The 3.5% Rule

Benarkah Hanya 3,5% Penduduk Bisa Mengubah Sebuah Negara?

Pelajaran dari Erica Chenoweth tentang Kekuatan Gerakan Sipil

Ada sebuah angka yang sering muncul ketika membahas perubahan besar dalam sejarah dunia.

3,5%.

Angka ini terdengar kecil.

Jika sebuah negara memiliki penduduk 100 juta orang, maka 3,5% hanya sekitar 3,5 juta orang.

Artinya, lebih dari 96% penduduk tidak perlu turun ke jalan.

Namun pertanyaannya adalah:

Benarkah hanya dengan 3,5% penduduk, sebuah negara bisa mengalami perubahan besar?

Pertanyaan inilah yang melahirkan apa yang kemudian dikenal sebagai The 3.5% Rule, sebuah gagasan yang dipopulerkan oleh ilmuwan politik Erica Chenoweth melalui penelitiannya mengenai gerakan perlawanan sipil (civil resistance).

Namun, seperti banyak teori yang populer di media sosial, konsep ini sering kali disederhanakan.

Banyak orang menganggap bahwa jika 3,5% penduduk turun ke jalan, maka pemerintahan pasti jatuh.

Padahal, penelitian Chenoweth tidak pernah mengatakan hal sesederhana itu.

Siapa Erica Chenoweth?

Erica Chenoweth adalah seorang ilmuwan politik yang banyak meneliti tentang konflik, gerakan sosial, serta perlawanan tanpa kekerasan (nonviolent resistance).

Bersama Maria J. Stephan, ia menganalisis ratusan kampanye politik di berbagai negara selama lebih dari satu abad.

Tujuannya sederhana.

Mengapa ada gerakan rakyat yang berhasil mengubah pemerintahan, sementara yang lain gagal?

Apakah keberhasilan ditentukan oleh jumlah peserta?

Apakah ditentukan oleh kekerasan?

Ataukah ada faktor lain yang lebih penting?

Dari penelitian tersebut muncul satu temuan yang kemudian sangat terkenal.

Dari Mana Angka 3,5% Berasal?

Dalam analisis terhadap ratusan gerakan sipil, Chenoweth menemukan bahwa kampanye non-kekerasan yang berhasil sering kali mampu memobilisasi partisipasi aktif dalam jumlah besar.

Dalam kumpulan data yang ia teliti, tidak ada kampanye non-kekerasan yang gagal setelah berhasil memobilisasi sekitar 3,5% populasi secara aktif.

Kalimat terakhir inilah yang kemudian berubah menjadi slogan:

"Hanya perlu 3,5% penduduk untuk mengubah negara."

Padahal kenyataannya jauh lebih kompleks.

Penelitian tersebut bersifat observasional, bukan hukum alam.

Artinya, Chenoweth menemukan pola dalam data historis.

Bukan membuat rumus yang pasti berlaku untuk semua negara, semua zaman, dan semua situasi.

Mengapa Justru Gerakan Tanpa Kekerasan Lebih Efektif?

Banyak orang beranggapan bahwa perubahan besar hanya bisa terjadi melalui revolusi bersenjata.

Namun penelitian Chenoweth menunjukkan sesuatu yang menarik.

Dalam banyak kasus, gerakan tanpa kekerasan justru memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dibandingkan gerakan bersenjata.

Mengapa?

Karena gerakan damai lebih mudah menarik partisipasi masyarakat luas.

Bayangkan dua situasi.

Situasi pertama.

Seseorang diminta mengangkat senjata.

Risikonya sangat tinggi.

Tidak semua orang bersedia.

Situasi kedua.

Seseorang diminta mengikuti aksi damai, mogok kerja, boikot, petisi, atau demonstrasi damai.

Risikonya relatif lebih rendah.

Akibatnya, lebih banyak orang mau ikut.

Semakin besar partisipasi, semakin sulit sebuah sistem mengabaikan aspirasi masyarakat.

Bukan Sekadar Jumlah, Tetapi Keragaman

Kesalahan terbesar dalam memahami The 3.5% Rule adalah hanya fokus pada angka.

Padahal angka bukan inti utamanya.

Yang lebih penting adalah siapa saja yang terlibat.

Gerakan akan jauh lebih kuat ketika melibatkan berbagai lapisan masyarakat.

Mahasiswa.

Guru.

Dokter.

Pengusaha.

Buruh.

Tokoh agama.

Seniman.

Akademisi.

Pegawai negeri.

Komunitas lokal.

Semakin beragam kelompok yang ikut berpartisipasi, semakin besar legitimasi sosial sebuah gerakan.

Dengan kata lain, kualitas partisipasi sering kali lebih penting daripada sekadar kuantitas.

Mengapa 3,5% Bisa Sangat Berpengaruh?

Jawabannya bukan karena angka tersebut memiliki kekuatan magis.

Tetapi karena partisipasi dalam jumlah besar dapat menciptakan beberapa efek sekaligus.

Pertama, menarik perhatian publik.

Kedua, mengubah opini masyarakat.

Ketiga, meningkatkan tekanan politik.

Keempat, memengaruhi institusi lain.

Ketika semakin banyak orang dari berbagai profesi mulai memiliki aspirasi yang sama, institusi seperti media, organisasi masyarakat, dunia usaha, hingga birokrasi mulai memperhatikan perubahan tersebut.

Di sinilah sebuah gerakan memperoleh momentum.

Efek Bola Salju

Dalam ilmu sosial dikenal istilah critical mass.

Artinya, ada titik tertentu ketika sebuah gerakan mulai berkembang dengan sendirinya.

Awalnya hanya sedikit orang yang berani berbicara.

Kemudian muncul kelompok kecil lainnya.

Lalu komunitas lain ikut bergabung.

Semakin banyak orang melihat bahwa mereka tidak sendirian, semakin besar keberanian untuk ikut berpartisipasi.

Fenomena ini seperti bola salju.

Awalnya kecil.

Namun ketika terus menggelinding, ukurannya semakin besar.

Tidak Semua Gerakan Akan Berhasil

Di sinilah kita harus berhati-hati.

The 3.5% Rule bukan jaminan kemenangan.

Ada banyak faktor lain yang menentukan keberhasilan sebuah gerakan.

Misalnya:

tujuan yang jelas,

kepemimpinan yang efektif,

strategi komunikasi,

disiplin menjaga aksi tetap damai,

dukungan masyarakat,

respons pemerintah,

kondisi ekonomi,

serta dinamika politik.

Artinya, mencapai angka partisipasi besar saja belum tentu cukup.

Begitu pula sebaliknya.

Gerakan dengan jumlah peserta lebih sedikit juga bisa berhasil apabila mampu membangun dukungan yang luas melalui cara-cara lain.

Pelajaran untuk Dunia Bisnis

Mungkin Anda bertanya.

Apa hubungannya teori ini dengan dunia bisnis?

Ternyata cukup banyak.

Perubahan di dalam organisasi juga sering kali tidak dimulai dari mayoritas.

Sering kali perubahan justru dimulai oleh sekelompok kecil orang yang memiliki visi yang sama.

Bayangkan sebuah perusahaan dengan 10.000 karyawan.

Tidak semua harus menjadi agen perubahan.

Kadang cukup beberapa ratus orang yang benar-benar memahami budaya baru, kemudian menyebarkannya melalui contoh sehari-hari.

Budaya organisasi jarang berubah melalui memo.

Budaya berubah melalui perilaku yang ditiru.

Dalam konteks ini, The 3.5% Rule mengajarkan bahwa perubahan besar tidak selalu dimulai dari mayoritas, tetapi dari minoritas yang konsisten dan mampu menginspirasi orang lain.

Pelajaran untuk Seorang Manager

Hal yang sama berlaku dalam kepemimpinan.

Banyak manager menunggu seluruh tim setuju sebelum memulai perubahan.

Padahal kenyataannya hampir tidak pernah demikian.

Setiap perubahan selalu dimulai oleh sekelompok kecil orang yang bersedia menjadi contoh.

Ketika contoh tersebut menunjukkan hasil nyata, orang lain mulai mengikuti.

Lambat laun perubahan menjadi budaya.

Karena itu, tugas seorang pemimpin bukan menunggu semua orang berubah.

Tugasnya adalah membangun kelompok awal yang percaya pada perubahan tersebut.

Kritik terhadap The 3.5% Rule

Beberapa peneliti kemudian mengingatkan agar angka 3,5% tidak diperlakukan sebagai hukum pasti.

Setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda.

Setiap sistem politik memiliki dinamika yang berbeda.

Teknologi komunikasi berubah.

Media sosial mengubah cara mobilisasi masyarakat.

Begitu pula kondisi ekonomi dan budaya.

Karena itu, angka 3,5% lebih tepat dipahami sebagai temuan empiris dari kumpulan kasus sejarah, bukan sebagai rumus universal.

Justru pesan terbesarnya adalah bahwa partisipasi warga secara damai dapat memiliki pengaruh yang jauh lebih besar daripada yang sering dibayangkan.

Pelajaran Terbesar

Selama ini banyak orang berpikir bahwa perubahan hanya bisa dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuasaan.

Padahal sejarah menunjukkan sesuatu yang berbeda.

Perubahan sering kali lahir dari masyarakat biasa.

Dari orang-orang yang memilih untuk tidak diam.

Dari komunitas kecil yang terus bekerja.

Dari kelompok yang disiplin menjaga tujuan dan cara mereka.

Dan dari keyakinan bahwa perubahan tidak selalu membutuhkan mayoritas.

Tetapi membutuhkan keberanian untuk memulai.

Penutup

The 3.5% Rule bukanlah sebuah ramalan.

Bukan pula rumus ajaib yang menjamin sebuah pemerintahan akan berubah ketika 3,5% penduduk turun ke jalan.

Yang diajarkan Erica Chenoweth jauh lebih dalam daripada sekadar angka.

Ia menunjukkan bahwa gerakan tanpa kekerasan memiliki potensi besar ketika mampu melibatkan masyarakat secara luas, menjaga disiplin, membangun legitimasi, dan menginspirasi partisipasi dari berbagai kelompok.

Pelajaran ini tidak hanya relevan bagi dunia politik.

Ia juga berlaku dalam organisasi, perusahaan, komunitas, bahkan keluarga.

Karena hampir setiap perubahan besar dalam sejarah memiliki satu kesamaan.

Ia tidak dimulai ketika semua orang sudah setuju.

Ia dimulai ketika sekelompok kecil orang memutuskan untuk bergerak, lalu memberi alasan kepada orang lain untuk ikut percaya.

Dan mungkin itulah makna terbesar dari The 3.5% Rule.

Bukan bahwa dunia berubah karena angka 3,5%.

Tetapi karena perubahan besar sering kali berawal dari sekelompok kecil orang yang memilih bertindak, bukan hanya mengeluh.

Perjanjian Damai Ditandatangani Trump, Apa Dampaknya bagi Ekonomi Indonesia?

 

Dunia kembali bernapas sedikit lebih lega.

Setelah berbulan-bulan dihantui ketegangan geopolitik yang berpotensi mengganggu perdagangan global, perjanjian damai yang ditandatangani Presiden Donald Trump menjadi salah satu kabar yang paling diperhatikan oleh pasar keuangan dunia.

Bagi sebagian orang, berita ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Mereka berpikir bahwa urusan diplomasi internasional adalah urusan para pemimpin negara.

Namun bagi para pelaku bisnis, investor, eksportir, importir, hingga masyarakat biasa, sebuah perjanjian damai bisa memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada yang terlihat di layar televisi.

Pertanyaannya, apa pengaruhnya bagi Indonesia?

Ketika Dunia Tidak Lagi Takut

Ekonomi global sangat sensitif terhadap ketidakpastian.

Pasar tidak menyukai perang.

Pasar tidak menyukai konflik.

Pasar tidak menyukai ancaman terhadap jalur perdagangan internasional.

Bahkan sering kali, ketakutan terhadap perang lebih berbahaya daripada perang itu sendiri.

Ketika ketegangan meningkat, investor mulai menarik dana dari negara berkembang, harga energi melonjak, biaya logistik naik, dan dunia usaha memilih menunda ekspansi.

Sebaliknya, ketika muncul sinyal perdamaian, optimisme perlahan kembali.

Uang mulai bergerak.

Investasi mulai mengalir.

Aktivitas ekonomi kembali meningkat.

Inilah alasan mengapa sebuah perjanjian damai dapat memengaruhi ekonomi Indonesia meskipun lokasi konfliknya berada ribuan kilometer dari Jakarta.

Minyak Adalah Kata Kuncinya

Jika ada satu komoditas yang paling sensitif terhadap konflik geopolitik, jawabannya adalah minyak.

Setiap kali dunia khawatir terhadap gangguan pasokan energi, harga minyak biasanya langsung melonjak.

Masalahnya, Indonesia bukan lagi negara yang sepenuhnya mandiri dalam kebutuhan minyak.

Kita masih mengimpor sebagian kebutuhan energi dari luar negeri.

Artinya, ketika harga minyak dunia naik, Indonesia ikut merasakan dampaknya.

Biaya impor meningkat.

Tekanan terhadap nilai tukar rupiah bertambah.

Biaya transportasi naik.

Harga barang ikut terdorong naik.

Sebaliknya, ketika perjanjian damai membuat risiko gangguan pasokan energi berkurang, harga minyak berpotensi turun atau setidaknya menjadi lebih stabil.

Bagi Indonesia, ini merupakan kabar baik.

Efek Domino terhadap Inflasi

Banyak orang mengira inflasi hanya berkaitan dengan harga kebutuhan pokok.

Padahal energi memiliki pengaruh terhadap hampir seluruh aktivitas ekonomi.

Truk yang mengangkut barang membutuhkan bahan bakar.

Kapal yang mengirim produk ekspor membutuhkan bahan bakar.

Pabrik yang memproduksi barang membutuhkan energi.

Ketika biaya energi turun, biaya produksi dan distribusi ikut menurun.

Dampaknya tidak langsung terlihat dalam sehari atau seminggu, tetapi dalam jangka menengah dapat membantu menjaga stabilitas harga.

Inilah sebabnya mengapa para ekonom selalu memperhatikan harga minyak ketika membahas inflasi.

Karena satu dolar perubahan harga minyak bisa menciptakan efek berantai ke berbagai sektor ekonomi.

Rupiah Bisa Bernapas Lebih Lega

Dalam situasi penuh ketidakpastian, investor global biasanya mencari aset yang dianggap paling aman.

Mereka cenderung menyimpan dana dalam dolar AS atau instrumen investasi berisiko rendah.

Akibatnya, negara berkembang sering kehilangan aliran modal.

Namun ketika risiko geopolitik mereda, investor mulai kembali mencari peluang pertumbuhan.

Indonesia menjadi salah satu tujuan yang menarik karena memiliki pasar besar dan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil.

Jika arus modal asing kembali masuk, tekanan terhadap rupiah bisa berkurang.

Nilai tukar yang lebih stabil akan membantu dunia usaha dalam merencanakan kegiatan impor, investasi, maupun ekspansi bisnis.

Kabar Baik untuk Dunia Logistik dan Warehouse

Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat bergantung pada sektor logistik.

Biaya transportasi memiliki kontribusi besar terhadap harga barang.

Ketika harga energi tinggi, biaya distribusi ikut naik.

Warehouse harus menanggung biaya operasional yang lebih besar.

Perusahaan transportasi menghadapi tekanan margin.

Distributor harus mengeluarkan biaya lebih banyak untuk mengirim barang ke berbagai daerah.

Jika harga energi lebih stabil akibat situasi global yang lebih damai, maka biaya logistik berpotensi lebih terkendali.

Bagi perusahaan, ini berarti ruang yang lebih besar untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas.

Pasar Saham Menyukai Kepastian

Pasar saham sering kali menjadi cerminan ekspektasi masa depan.

Ketika dunia melihat risiko konflik menurun, investor cenderung lebih optimistis terhadap pertumbuhan ekonomi global.

Sektor-sektor yang sebelumnya tertekan karena ketidakpastian bisa kembali mendapatkan perhatian.

Perbankan, manufaktur, konsumsi, transportasi, dan logistik biasanya menjadi sektor yang diuntungkan oleh membaiknya sentimen ekonomi.

Meskipun tidak ada jaminan bahwa pasar akan terus naik, kepastian selalu lebih disukai dibanding ketidakpastian.

Namun Tidak Semua Pihak Diuntungkan

Dalam ekonomi, hampir tidak pernah ada kabar yang sepenuhnya baik untuk semua orang.

Jika harga energi turun, perusahaan yang selama ini menikmati keuntungan besar dari tingginya harga komoditas mungkin menghadapi tekanan.

Sektor energi dan komoditas tertentu bisa mengalami penyesuaian.

Investor yang sebelumnya mendapatkan keuntungan dari lonjakan harga minyak juga mungkin harus mengubah strateginya.

Karena itu, setiap perubahan global selalu menciptakan pemenang dan pihak yang harus beradaptasi.

Pelajaran yang Lebih Besar

Di luar angka-angka ekonomi, ada satu pelajaran penting yang bisa kita ambil.

Dunia modern sangat terhubung.

Sebuah tanda tangan di meja perundingan internasional dapat memengaruhi harga BBM di Indonesia.

Keputusan politik di negara lain dapat memengaruhi nilai tukar rupiah.

Konflik yang terjadi ribuan kilometer jauhnya dapat menentukan biaya logistik sebuah perusahaan lokal.

Inilah alasan mengapa pelaku bisnis tidak cukup hanya memahami kondisi internal perusahaannya.

Mereka juga harus memahami apa yang sedang terjadi di dunia.

Karena dalam ekonomi global, tidak ada negara yang benar-benar berdiri sendiri.

Jadi, apa dampak perjanjian damai yang ditandatangani Trump bagi ekonomi Indonesia?

Secara umum, dampaknya cenderung positif.

Harga energi berpotensi lebih stabil.

Inflasi lebih terkendali.

Rupiah memiliki ruang untuk menguat.

Biaya logistik dapat menurun.

Sentimen investasi membaik.

Namun yang lebih penting dari semua itu adalah memahami bahwa ekonomi bukan hanya soal angka dan laporan keuangan.

Ekonomi adalah tentang kepercayaan.

Dan setiap kali dunia bergerak menuju perdamaian, kepercayaan biasanya ikut tumbuh.

Karena pada akhirnya, pasar mungkin bisa hidup dengan berbagai tantangan.

Tetapi satu hal yang selalu dicari oleh pelaku ekonomi di seluruh dunia adalah kepastian.

Dan perdamaian adalah salah satu bentuk kepastian yang paling berharga.

New World Order : Mengapa Kanada Mendekat ke China

Kanada ke China? Ketika Kanada Mulai Menjauh dari Amerika

Dunia sedang bergerak menuju tatanan baru yang semakin kompleks dan multipolar. Hubungan internasional tidak lagi dibangun semata atas dasar aliansi ideologis, melainkan kepentingan ekonomi, stabilitas jangka panjang, dan posisi strategis dalam rantai pasok global. Dalam konteks inilah muncul narasi yang semakin sering dibicarakan: Kanada mulai menunjukkan sinyal pivot ekonomi yang lebih pragmatis, termasuk membuka ruang kerja sama yang lebih luas dengan China, di tengah relasi yang semakin penuh ketegangan antara Amerika Serikat dan Beijing.

Ketegangan antara Amerika Serikat dengan Beijing saat ini berpusat pada persaingan dagang (mulai dari tarif, logam tanah jarang, kedelai), teknologi (seperti perangkat lunak keamanan), dan geopolitik (misalnya Greenland, Taiwan, Laut Cina Selatan), yang memicu perang dagang dan retorika sengit, mencerminkan perebutan pengaruh global antara dua kekuatan besar tersebut, bahkan mengancam stabilitas ekonomi global dan regional. 

Selama puluhan tahun, Kanada dikenal sebagai sekutu terdekat Amerika Serikat. Kedua negara terhubung erat melalui perdagangan, pertahanan, budaya, dan sistem ekonomi yang saling terintegrasi. Namun, kedekatan ini juga menciptakan ketergantungan yang besar. Ketika Amerika Serikat mulai mengadopsi kebijakan ekonomi yang semakin proteksionis, penuh tarif, dan berorientasi ke kepentingan domestik semata, negara-negara mitra, termasuk Kanada, mulai dihadapkan pada dilema: tetap setia pada satu poros kekuatan, atau mendiversifikasi risiko demi stabilitas jangka panjang.

China, di sisi lain, menawarkan pasar yang sangat besar, kebutuhan sumber daya yang tinggi, serta ambisi jangka panjang dalam perdagangan global, energi, teknologi, dan infrastruktur. Bagi Kanada, yang kaya akan sumber daya alam, energi, mineral kritis, dan produk agrikultur, China bukan sekadar mitra dagang alternatif, melainkan pasar strategis yang sulit diabaikan. Ketika ekonomi global melambat dan risiko resesi meningkat, pragmatisme ekonomi sering kali mengalahkan loyalitas geopolitik tradisional.

Perlambatan ekonomi global dan meningkatnya risiko resesi disebabkan oleh inflasi tinggi, kenaikan suku bunga, ketegangan geopolitik, dan perlambatan permintaan global, yang mengakibatkan penurunan investasi, perdagangan, peningkatan pengangguran, serta potensi penurunan daya beli masyarakat, bahkan di Indonesia, yang mendorong kehati-hatian dalam belanja dan investasi serta peningkatan risiko PHK. 

Pivot ekonomi Kanada tidak selalu berarti berpihak secara ideologis kepada China atau meninggalkan Amerika Serikat. Namun, dalam era New World Order, keberpihakan tidak lagi hitam putih. Negara-negara menengah seperti Kanada justru cenderung mengambil posisi “multi-alignment”, menjaga hubungan baik dengan Barat, sambil tetap membuka pintu kerja sama ekonomi dengan Timur. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, bergantung pada satu kekuatan besar saja dianggap sebagai risiko strategis.

Bergantung pada satu kekuatan besar, dalam hal ini berarti ketergantungan politik atau ekonomi pada satu negara adidaya, yang berisiko membuat negara lain rentan terhadap tekanan atau perubahan kebijakan.

Ketegangan Amerika Serikat dan China yang terus meningkat—mulai dari perang dagang, pembatasan teknologi, hingga isu keamanan—secara tidak langsung memaksa negara lain untuk memilih strategi bertahan hidupnya sendiri. Kanada berada di posisi unik: terlalu dekat dengan Amerika untuk sepenuhnya lepas, namun terlalu besar dan terlalu strategis untuk mengabaikan peluang global di luar Washington. Ketika Amerika menggunakan ekonomi sebagai alat tekanan geopolitik, Kanada belajar bahwa diversifikasi mitra dagang bukanlah pengkhianatan, melainkan perlindungan.

Kanada belajar dari ketergantungan besar pada Amerika Serikat bahwa diversifikasi mitra dagang sangat penting untuk ketahanan dan pertumbuhan ekonomi, mendorong pencarian peluang di Asia-Pasifik (seperti Tiongkok dan Indonesia), dan memperkuat perjanjian dagang dengan negara lain seperti Korea Selatan (CKFTA) dan anggota CPTPP untuk mengurangi risiko geopolitik serta menciptakan stabilitas ekonomi di masa depan, menjadikan Kanada lebih mandiri dan tangguh. 

Fenomena ini mencerminkan pergeseran besar dalam tatanan dunia. New World Order bukan tentang satu negara menggantikan negara lain sebagai penguasa tunggal, melainkan tentang fragmentasi kekuatan. China mungkin tidak menggantikan Amerika sepenuhnya, tetapi ia menciptakan pusat gravitasi ekonomi alternatif. Negara-negara seperti Kanada membaca realitas ini dengan cermat: masa depan tidak ditentukan oleh siapa sekutu terkuat hari ini, tetapi oleh siapa yang mampu menjamin stabilitas ekonomi besok.

Kekuatan militer atau aliansi politik hari ini tidak menjamin masa depan; justru kemampuan suatu negara atau pemimpin untuk menciptakan stabilitas dan kemakmuran ekonomi jangka panjang akan lebih menentukan nasibnya di masa depan, karena ekonomi yang kuat menjadi fondasi stabilitas sosial dan keamanan, mengurangi risiko konflik, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengalahkan fokus pada kekuatan militer semata yang sering kali rapuh jika fondasi ekonominya lemah, seperti diungkapkan oleh banyak pemikir dan pemimpin dunia yang mengedepankan pembangunan berkelanjutan. 

Namun, langkah ini bukan tanpa risiko. Hubungan dengan China juga membawa tantangan, mulai dari isu transparansi, perbedaan nilai politik, hingga tekanan diplomatik dari sekutu Barat. Kanada berada di antara dua dunia: satu yang dibangun atas nilai liberal Barat, dan satu lagi yang menawarkan kekuatan ekonomi besar dengan pendekatan negara yang lebih sentralistik. Menavigasi dua kutub ini membutuhkan kehati-hatian, diplomasi tinggi, dan konsistensi kebijakan jangka panjang.

Pada akhirnya, narasi “Canada sides with China” lebih tepat dibaca sebagai cerminan perubahan zaman, bukan pengkhianatan aliansi. Dunia sedang bergerak menuju fase di mana kepentingan nasional, ketahanan ekonomi, dan fleksibilitas geopolitik menjadi prioritas utama. Dalam New World Order, bertahan bukan berarti memilih satu sisi secara total, melainkan mampu berdiri di antara kekuatan besar tanpa tenggelam oleh konflik mereka. Dan Kanada, seperti banyak negara lain, sedang belajar memainkan permainan baru ini—perlahan, hati-hati, namun penuh perhitungan.

Ada Apa Dengan Iran?

Dari Protes Ekonomi ke Gelombang Kekerasan yang Menelan Ribuan Nyawa

Iran, sebuah negara besar di Timur Tengah yang selama puluhan tahun berada di tengah dinamika geopolitik, kini menghadapi gelombang protes terbesar dalam beberapa dekade terakhir. Apa yang awalnya dimulai sebagai demonstrasi massal menuntut perbaikan ekonomi telah berubah menjadi konflik sosial-politik yang brutal antara rakyat dan aparat keamanan, sehingga menimbulkan kerusuhan besar, pemadaman internet, puluhan ribu penangkapan, dan korban jiwa dalam jumlah besar—menjadi salah satu krisis domestik terseru di negara itu dalam kurun waktu sangat singkat.

Protes ini bermula pada akhir Desember 2025, dipicu oleh kemerosotan ekonomi yang tajam, termasuk devaluasi tajam mata uang, inflasi tinggi, dan kekurangan kebutuhan pokok yang membuat kehidupan masyarakat semakin tertekan. Pada titik-titik awal, demonstrasi muncul di Tehran dan kemudian menyebar ke seluruh Iran, mencakup lebih dari 100 kota, akibat rasa frustasi yang tak lagi bisa dibendung.

Namun, walau berakar dari ketidakpuasan ekonomi, tuntutan demonstran segera meluas menjadi seruan perubahan politik yang lebih besar — termasuk pengakhiran kekuasaan rezim clerical yang telah mendominasi Iran sejak revolusi 1979. Banyak demonstran muda meneriakkan slogan-slogan keras yang menyasar kepemimpinan tertinggi negara, menandakan bahwa ini bukan lagi sekadar protes soal harga atau kehidupan, tetapi juga kesadaran sosial dan tuntutan kebebasan yang jauh lebih fundamental.

Revolusi Iran yang juga dikenal dengan sebutan Revolusi Islam, adalah revolusi yang mengubah Iran dari Monarki di bawah Shah Mohammad Reza Pahlavi, menjadi Republik Islam yang dipimpin oleh Ayatullah Agung Ruhollah Khomeini, pemimpin revolusi dan pendiri dari Republik Islam. Sering disebut pula "revolusi besar ketiga dalam sejarah," setelah Prancis dan Revolusi Bolshevik.

Respon pemerintah sangat keras. Pasukan keamanan dan milisi seperti Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) serta Basij diterjunkan ke jalanan dalam jumlah besar, menggunakan peluru tajam dan strategi represif yang luas. Laporan dari kelompok hak asasi internasional mencatat bahwa setidaknya lebih dari 3.000 orang telah tewas, sementara beberapa sumber dokter dan aktivis bahkan memperkirakan jumlah korban bisa jauh lebih tinggi lagi, mencapai puluhan ribu dalam beberapa versi perkiraan yang masih sulit diverifikasi secara independen.

Kebrutalan terhadap demonstran bukan hanya angka statistik; banyak kisah tragis yang muncul dari lapangan — termasuk anak-anak dan pemuda yang ditembak saat berunjuk rasa, serta pasien yang tak sempat tertolong karena operasi militer di rumah sakit. Beberapa kasus individu, seperti remaja berusia 17 tahun yang tewas oleh tembakan aparat saat protes, menggambarkan betapa nyatanya konflik ini bagi warga sipil biasa.

Salah satu aspek paling mengkhawatirkan adalah upaya pemerintah untuk membungkam arus informasi. Selama puncak kerusuhan, internet dipadamkan total selama berhari-hari, isolasi komunikasi dilakukan secara sistematis, dan bahkan kini dilaporkan ada rencana pemerintahan untuk memutus akses internet global dan menggantinya dengan intranet yang dikontrol negara — tindakan yang bisa makin memperburuk isolasi masyarakat dari dunia luar.

Pemerintah Iran sendiri mengklaim bahwa unjuk rasa dipicu oleh “agen luar negeri” dan menyalahkan Amerika Serikat serta sekutu lain atas kekacauan tersebut. Pemimpin tertinggi Iran menyebut Presiden Amerika Serikat bertanggung jawab atas kerusakan dan korban yang terjadi, sekaligus mengeluarkan peringatan keras terhadap campur tangan asing. Tuduhan ini beriringan dengan penangkapan massal dan ancaman hukuman berat terhadap mereka yang dituduh terlibat.

Iran menuduh Amerika Serikat ikut campur di kawasan tersebut. Amerika Serikat telah menjadi penentang utama program nuklir Iran, mengklaim bahwa Iran bertujuan untuk membangun senjata nuklir—sesuatu yang dibantah Iran. Amerika Serikat membombardir situs-situs nuklir Iran tahun lalu, sementara sanksi internasional terhadap Iran atas aktivitas nuklirnya telah berdampak drastis pada ekonomi Iran.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka mendesak rakyat Iran untuk terus melakukan aksi protes dan mulai mengambil alih lembaga-lembaga negara, sembari menjanjikan bahwa bantuan sedang dalam perjalanan. Seruan agresif yang disampaikan pada Selasa, tanggal 13 Januari 2026 ini muncul saat pemerintah Teheran mulai mengakui skala jatuhnya korban jiwa yang mencapai 2.000 orang dalam upaya penumpasan demonstrasi anti-pemerintah terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Trump menegaskan bahwa ia telah membatalkan seluruh pertemuan dengan pejabat Iran hingga pembunuhan warga sipil dihentikan, sembari memperingatkan para pelaku kekerasan bahwa mereka akan membayar harga yang sangat mahal.

Situasi ini memicu reaksi global, dengan banyak negara dan lembaga HAM mengecam langkah kekerasan yang dilakukan pihak berwenang serta menuntut perlindungan terhadap hak untuk berkumpul dan bersuara. Di luar negeri, komunitas diaspora Iran, kelompok HAM internasional, serta beberapa pemerintah Barat mengadvokasi agar tekanan diplomatik dan sanksi diperkuat, sementara sebagian lainnya menyerukan reformasi internal yang lebih besar.

Di tengah semua ini, kondisi di lapangan tetap volatile dan sangat berbahaya. Internet yang sempat diputus sebagian membuat verifikasi angka dan kejadian menjadi sulit, tetapi fakta tentang ribuan kematian, penangkapan massal, dan pembatasan komunikasi menunjukkan jeda yang sangat mengkhawatirkan dalam kebebasan sipil di Iran. Banyak pengamat percaya bahwa jika masalah ekonomi tidak ditangani, dan desakan untuk perubahan politik tetap kuat, konflik ini bisa berubah menjadi titik balik besar dalam sejarah Iran yang mungkin berdampak regional dan global.

Yang pasti, apa yang terjadi di Iran bukan sekadar protes biasa. Ini adalah puncak dari ketidakpuasan yang mengakar dalam kehidupan ekonomi dan politik selama bertahun-tahun, dan bagaimana sebuah pemerintahan meresponsnya kini menjadi sorotan dunia — bukan hanya karena jumlah korban yang besar, tetapi juga karena dampak jangka panjangnya terhadap tatanan sosial dan hak asasi manusia di negara tersebut.

Fiskal-Base atau Moneter-Base? Uang Ketat atau Easy Money?

Mana yang Terbaik: Kebijakan Menteri Keuangan yang Uang Ketat atau Easy Money? Kebijakan Menteri Keuangan yang Fiskal-Base atau Moneter-Base?

Dalam dunia ekonomi, perdebatan klasik selalu muncul antara kebijakan uang ketat (tight money) dan easy money (uang longgar). 

Kebijakan ekonomi suatu negara selalu berpijak pada dua pilar utama: fiskal dan moneter. Keduanya ibarat dua sisi mata uang yang saling melengkapi. 

Seorang Menteri Keuangan, meski secara teknis otoritas moneter berada di Bank Indonesia, tetap memiliki pengaruh besar terhadap arah kebijakan ini melalui keputusan fiskal, utang, serta belanja negara. Pilihan antara menahan arus uang agar tidak berlebihan atau melonggarkannya demi mendorong pertumbuhan sering kali menjadi ujian kepemimpinan ekonomi di sebuah negara. 

Namun, pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah lebih baik seorang Menteri Keuangan berfokus pada kebijakan berbasis fiskal atau justru mengadopsi pendekatan yang cenderung moneter? Manakah yang lebih baik bagi Indonesia, kebijakan uang ketat atau easy money?

Jawaban dari pertanyaan ini tidak sesederhana memilih salah satu, karena keduanya memiliki peran, keunggulan, sekaligus keterbatasan yang khas dalam mengarahkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan fiskal-base adalah pendekatan di mana Menteri Keuangan lebih menitikberatkan pada pengelolaan penerimaan negara, belanja, dan defisit anggaran. Fokus utamanya adalah bagaimana uang negara dialokasikan untuk pembangunan, subsidi, investasi infrastruktur, serta insentif bagi sektor produktif. Kelebihan dari pendekatan ini adalah sifatnya yang langsung menyentuh masyarakat. Ketika pemerintah menggelontorkan dana untuk bantuan sosial, subsidi UMKM, atau pembangunan jalan tol, efeknya cepat dirasakan oleh masyarakat dan dunia usaha. Namun, kelemahannya terletak pada risiko defisit anggaran yang membengkak, serta potensi pemborosan jika belanja negara tidak tepat sasaran.

Kebijakan uang ketat berfokus pada pengendalian likuiditas di pasar. Pemerintah dan otoritas moneter akan membatasi belanja, menekan defisit, serta menjaga agar peredaran uang tidak terlalu meluas. Tujuan utamanya adalah mengendalikan inflasi, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah, serta memperkuat kepercayaan investor. Keunggulannya jelas: stabilitas makro terjaga, rupiah lebih kuat, risiko lonjakan harga terkendali, dan beban utang negara bisa ditekan. Namun kelemahan utamanya adalah pertumbuhan ekonomi bisa melambat. Dengan uang yang ketat, daya beli masyarakat melemah, konsumsi terhambat, dan penciptaan lapangan kerja baru tidak optimal. Bagi sektor riil, kondisi ini bisa terasa berat, terutama bagi UMKM yang sangat bergantung pada arus likuiditas.

Sebaliknya, kebijakan easy money bersifat ekspansif. Pemerintah dan otoritas moneter memperbanyak belanja, memberi stimulus fiskal besar, menurunkan suku bunga, serta mendorong kredit murah agar roda ekonomi berputar lebih cepat. Kelebihan dari kebijakan ini adalah dampaknya langsung terasa oleh masyarakat. Daya beli meningkat, konsumsi naik, investasi swasta terdorong, dan penciptaan lapangan kerja lebih masif. Namun, kelemahan dari easy money adalah risiko inflasi yang tinggi, defisit anggaran membengkak, serta potensi melemahnya rupiah akibat aliran modal keluar. Jika tidak hati-hati, kebijakan ini bisa menciptakan euforia semu yang berakhir pada krisis ketika arus modal berhenti mengalir atau harga-harga melonjak tak terkendali.

Di sisi lain, kebijakan moneter-base lebih berorientasi pada pengendalian likuiditas, inflasi, suku bunga, dan stabilitas nilai tukar. Meski secara formal ranah kebijakan moneter berada di tangan Bank Indonesia, seorang Menteri Keuangan yang berpandangan moneter-base akan lebih berhati-hati dalam menggunakan APBN, menjaga defisit tetap kecil, serta memastikan stabilitas makro. Keunggulan dari pendekatan ini adalah terciptanya kepercayaan investor, stabilitas rupiah, dan rendahnya risiko inflasi. Akan tetapi, kelemahannya adalah efeknya tidak langsung terasa oleh masyarakat bawah. Stabilitas makro mungkin terjaga, tetapi jika belanja negara terlalu ketat, maka daya beli rakyat bisa melemah, lapangan kerja baru sulit tercipta, dan pertumbuhan ekonomi bisa stagnan.

Lantas, mana yang terbaik? Jawabannya sangat bergantung pada situasi ekonomi yang sedang dihadapi. Jika Indonesia berada dalam masa krisis, resesi, atau daya beli masyarakat sangat lemah, maka easy money bisa menjadi pilihan tepat untuk menghidupkan kembali mesin ekonomi. Namun jika kondisi justru sedang menghadapi inflasi tinggi, gejolak nilai tukar, atau lonjakan harga pangan dan energi, maka kebijakan uang ketat menjadi pilihan yang lebih bijak untuk meredam gejolak.

Dalam kondisi krisis atau resesi, pendekatan fiskal-base cenderung lebih efektif karena pemerintah perlu mendorong permintaan domestik melalui belanja besar-besaran. Itulah mengapa pada masa pandemi, pemerintah di banyak negara mengucurkan stimulus fiskal dalam jumlah masif. Sebaliknya, dalam kondisi ekonomi yang rawan inflasi tinggi atau ketidakstabilan kurs, kebijakan moneter-base lebih diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas.

Seorang Menteri Keuangan yang ideal tidak terjebak dalam dikotomi uang ketat versus easy money, melainkan mampu menjaga keseimbangan. Keduanya adalah instrumen yang bisa dipakai sesuai kebutuhan, bukan dogma yang harus diikuti secara kaku. Tantangan terbesarnya adalah membaca momentum: kapan harus melonggarkan, kapan harus mengetatkan, dan bagaimana transisi itu dijalankan tanpa mengguncang kepercayaan pasar maupun mengorbankan kesejahteraan rakyat.

Dengan demikian, tidak ada jawaban mutlak mengenai mana yang terbaik antara uang ketat atau easy money. Yang terbaik adalah kebijakan yang adaptif, kontekstual, dan seimbang—cukup longgar untuk mendorong pertumbuhan, tetapi juga cukup disiplin untuk menjaga stabilitas. Indonesia membutuhkan Menteri Keuangan yang tidak hanya piawai dalam hitungan angka, tetapi juga peka terhadap dinamika sosial-ekonomi rakyat, agar setiap rupiah yang beredar benar-benar membawa manfaat bagi masa depan bangsa.

Yang terbaik adalah kebijakan yang adaptif terhadap tantangan zaman, realistis terhadap kondisi fiskal, dan berpihak pada kepentingan rakyat banyak tanpa melupakan disiplin makro. Indonesia membutuhkan Menteri Keuangan yang mampu memadukan kebijakan fiskal yang progresif dengan kebijakan moneter yang hati-hati, agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya stabil di atas kertas, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

Perputaran Ekonomi dari Dana 200 Triliun Menjadi 1.100 Triliun

Dalam teori ekonomi, uang bukan hanya sekadar alat transaksi, tetapi juga memiliki daya ungkit luar biasa yang mampu menggerakkan aktivitas ekonomi jauh lebih besar dari jumlah nominal awal yang digelontorkan. Konsep ini dikenal sebagai multiplier effect atau efek pengganda. Ketika Menteri Keuangan memutuskan menggelontorkan dana 200 triliun, angka tersebut tidak berhenti hanya pada jumlah awal, melainkan dapat berputar di masyarakat, menciptakan nilai ekonomi baru, dan akhirnya berkembang menjadi total perputaran mencapai 1.100 triliun.

Perputaran ekonomi ini bekerja seperti bola salju yang terus membesar. Misalnya, dana 200 triliun yang dikeluarkan pemerintah digunakan untuk pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, subsidi UMKM, atau proyek strategis. Para kontraktor yang menerima dana tersebut akan membayarkan gaji pekerjanya, membeli bahan baku, hingga menyewa jasa pendukung. Pekerja yang menerima gaji kemudian membelanjakan pendapatannya untuk kebutuhan sehari-hari seperti pangan, transportasi, pendidikan, atau hiburan. Dari konsumsi itu, pedagang memperoleh keuntungan, lalu kembali berbelanja atau memperluas usahanya. Setiap rupiah yang berputar menciptakan transaksi baru yang bernilai lebih besar.

Inilah esensi multiplier effect: satu kali belanja pemerintah bisa memicu berlapis-lapis transaksi ekonomi di sektor lain. Jika angka pengganda ekonomi di Indonesia berada pada kisaran 4 hingga 5 kali, maka suntikan 200 triliun berpotensi menghasilkan perputaran ekonomi di atas 1.000 triliun. Dalam simulasi tertentu, bahkan efek riilnya bisa mencapai 1.100 triliun karena faktor psikologis pasar dan kepercayaan investor yang ikut tumbuh ketika pemerintah mengucurkan dana besar. Uang yang tadinya hanya “diam” di kas negara, berubah menjadi energi penggerak bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dampaknya tidak hanya terasa pada konsumsi jangka pendek, tetapi juga pada pertumbuhan ekonomi struktural. Infrastruktur yang dibangun akan memperlancar logistik dan distribusi barang, sehingga menurunkan biaya produksi. Subsidi dan insentif kepada UMKM mendorong munculnya lapangan kerja baru, meningkatkan daya beli masyarakat, dan memperluas basis pajak negara di masa depan. Ketika daya beli meningkat, perusahaan meningkatkan produksi, dan investor mulai melirik peluang baru, maka ekonomi Indonesia masuk ke dalam siklus positif yang berkelanjutan.

Namun, bola salju ini juga membutuhkan kehati-hatian. Jika dana 200 triliun tidak dikelola dengan tepat, misalnya bocor karena korupsi, salah sasaran, atau hanya habis untuk konsumsi sesaat tanpa menciptakan nilai produktif, maka multiplier effect tidak akan maksimal. Uang memang berputar, tetapi hanya sebentar, sebelum akhirnya kembali menguap tanpa jejak. Oleh karena itu, desain kebijakan fiskal harus cermat: memastikan dana benar-benar terserap pada sektor yang punya nilai tambah tinggi dan memberi manfaat luas.

Jika dikelola secara efektif, maka dana 200 triliun yang digelontorkan oleh Menteri Keuangan bukan hanya sekadar stimulus, tetapi juga pemicu transformasi ekonomi nasional. Dari angka awal yang tampak “hanya” 200 triliun, perputarannya mampu menciptakan gelombang ekonomi sebesar 1.100 triliun. Efek bola salju ini menunjukkan bahwa dalam ekonomi, yang lebih penting bukanlah besarnya angka awal, melainkan seberapa efektif dana tersebut digunakan untuk menciptakan kepercayaan, produktivitas, dan keberlanjutan. Dengan perputaran yang masif, Indonesia bukan hanya bertahan, tetapi juga berpotensi melesat menuju perekonomian yang lebih kuat dan inklusif.

Kita asumsikan multiplier effect berada di kisaran 5,5 kali. Artinya, setiap 1 rupiah yang dibelanjakan akan menciptakan perputaran ekonomi sebesar 5,5 rupiah di berbagai sektor. Berikut gambaran tahapannya:

• Pertama, Belanja Pemerintah sebesar 200 trilyun, dimana Pemerintah keluarkan dana untuk infrastruktur, UMKM, bansos, gaji proyek, total perputaran adalah 200 trilyun.
• Kedua, Belanja Kontraktor & Pekerja, sebesar 180 trilyun, dimana Kontraktor bayar pekerja, beli bahan, pekerja belanja kebutuhan, total perputaran uang adalah 380 trilyun.
• Ketiga, Belanja Pedagang & Distributor, sebesar 160 trilyun, dimana Pedagang gunakan pendapatan untuk kulakan, ekspansi usaha, konsumsi keluarga, total perputaran uang adalah 540 trilyun.
• Keempat, Belanja Produsen & UMKM sebesar 150, dimana UMKM dan produsen beli bahan baku, tambah karyawan, reinvestasi , sehingga total perputaran uang adalah 690 trilyun.
• Kelima, Belanja Jasa & Sektor Lain, sebesar 140 trilyun, dimana Layanan transportasi, pendidikan, kesehatan, hiburan ikut tumbuh, jadi perputaran uang adalah 830 trilyun.
• Keenam, Putaran lanjutan Konsumen, sebesar 130 trilyun, dimana Konsumen berbelanja lagi, muncul transaksi baru di sektor informal, perputaran uang adalah 960 trilyun.
• Dan ketujuh, Efek Psikologis & Investasi, 140 trilyun, dimana Investor masuk, pasar lebih percaya, sektor finansial ikut berkembang, dan perputaran uang adalah 1.100 trilyun.

Secara singkat, sebagai berikut : Tahap awal (200 triliun) digelontorkan oleh pemerintah. Dana ini langsung masuk ke sektor riil. Tahap kedua (180 triliun) berputar lagi ketika kontraktor dan pekerja membelanjakan gajinya. Tahap ketiga hingga keenam menggambarkan bagaimana uang terus berputar di masyarakat, semakin menyebar luas ke berbagai lapisan ekonomi. Tahap ketujuh menambahkan dimensi trust effect dan investment effect, yaitu kepercayaan pasar yang mendorong modal baru masuk.

Dengan pola ini, total perputaran bisa mencapai Rp1.100 triliun, meskipun suntikan awal hanya Rp200 triliun.

Benarkah Ekonomi Indonesia Tumbuh 5%?

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir kerap disebut stabil di kisaran 5 persen. Angka ini sering muncul dalam laporan Badan Pusat Statistik (BPS), pidato pemerintah, maupun analisis berbagai lembaga internasional. Namun pertanyaan yang muncul di masyarakat adalah: benarkah pertumbuhan ekonomi Indonesia benar-benar mencapai 5 persen, ataukah angka tersebut sekadar statistik yang tidak sepenuhnya menggambarkan realitas di lapangan? Keraguan ini wajar, karena bagi sebagian masyarakat, pertumbuhan ekonomi terasa belum sepenuhnya membawa perubahan signifikan dalam kesejahteraan mereka.

Kondisi ekonomi Indonesia yang meski secara data tumbuh 5,12 persen pada kuartal kedua tahun 2025, namun kondisi sesungguhnya tengah dalam kondisi darurat. Hal ini terlihat adanya penurunan kualitas hidup terjadi di berbagai lapisan masyarakat secara masif.

Pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen berarti Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia meningkat dengan stabil setiap tahunnya. Secara teori, angka ini cukup baik, mengingat banyak negara di dunia hanya mampu mencatat pertumbuhan di bawah 3 persen, terutama setelah pandemi Covid-19 dan ketidakpastian global. Namun, angka makro ini seringkali menyembunyikan ketimpangan. Sebagian besar pertumbuhan ekonomi ditopang oleh konsumsi rumah tangga, yang menyumbang lebih dari separuh PDB. Konsumsi memang penting, tetapi jika pertumbuhan hanya bergantung pada konsumsi, tanpa didukung peningkatan produktivitas, industrialisasi, dan ekspor bernilai tinggi, maka pertumbuhan tersebut rapuh dan tidak berkelanjutan.

Penjualan di sektor otomotif seperti mobil mengalami penurunan di beberapa bulan terakhir, begitu juga sektor properti yang mengalami kelesuan. Seandainya angka pertumbuhan benar 5 persen, maka mestinya pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa ditekan.

Jika angka statistik 5 persen tersebut salah, maka akan dapat berdampak pada kebijakan pemerintahan. Dalam kondisi ini, kebijakan akan salah arah dan jauh dari realita yang dibutuhkan. Selain itu, jumlah lapangan kerja juga akan sangat terbatas jika ada kesalahan dari angka yang dirilis BPS.

Selain itu, distribusi pertumbuhan juga menjadi masalah utama. Pertumbuhan ekonomi 5 persen secara rata-rata tidak berarti seluruh masyarakat merasakan dampaknya secara merata. Di kota-kota besar, kelas menengah mungkin menikmati pertumbuhan melalui gaji yang meningkat, akses ke layanan digital, dan peluang usaha baru. Namun di daerah, terutama wilayah terpencil atau berbasis agraris, dampak pertumbuhan 5 persen ini seringkali tidak terasa. Inilah yang menimbulkan kesan paradoks: di atas kertas ekonomi tumbuh, tetapi daya beli masyarakat masih lemah, lapangan kerja berkualitas terbatas, dan ketimpangan pendapatan tetap tinggi.

Semen mencatat penjualan domestik mengalami penurunan 2,5 persen secara tahunan menjadi 27,7 juta ton pada semester satu tahun 2025 dibandingkan periode yang sama tahun 2024 lalu sebesar 28,48 juta ton.

Penyebab utama dari penurunan penjualan semen yaitu masih lemahnya daya beli masyarakat dan melambatnya proyek-proyek infrastruktur nasional. Adapun, penyebab penurunan penjualan semen saat ini juga masih menjadi tantangan utama untuk semester kedua tahun ini. Kondisi pasar saat ini masih oversupply sehingga utilisasi pabrik masih rendah sekitar 55,6 persen.

Faktor eksternal juga perlu diperhitungkan dalam membaca angka pertumbuhan 5 persen. Indonesia masih bergantung pada ekspor komoditas, terutama batu bara, minyak sawit, dan nikel. Harga komoditas global yang naik memang mendongkrak PDB, tetapi ini bukan pertumbuhan yang berbasis produktivitas jangka panjang. Jika harga komoditas anjlok, maka pertumbuhan bisa langsung tertekan. Artinya, angka pertumbuhan 5 persen tidak selalu mencerminkan kekuatan fundamental ekonomi, melainkan bisa dipengaruhi oleh fluktuasi eksternal yang sifatnya sementara.

Lebih jauh, jika melihat indikator lain seperti tingkat pengangguran terbuka, inflasi bahan pangan, dan gini ratio, terlihat bahwa pertumbuhan 5 persen belum sepenuhnya menjawab tantangan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi seharusnya bukan hanya tentang besarnya angka, melainkan juga kualitasnya: apakah mampu menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan produktivitas nasional. Jika pertumbuhan 5 persen tidak diiringi dengan peningkatan kualitas manusia, inovasi, dan industrialisasi, maka Indonesia berisiko masuk ke dalam jebakan pertumbuhan menengah (middle income trap), di mana ekonomi tumbuh tetapi kesejahteraan stagnan.

Dengan demikian, pertanyaan “benarkah ekonomi Indonesia tumbuh 5 persen?” tidak bisa dijawab sekadar dengan data PDB resmi. Secara statistik, iya, Indonesia tumbuh stabil di kisaran itu. Namun secara substantif, masih ada banyak pekerjaan rumah agar pertumbuhan ini benar-benar inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya menjadi retorika politik atau angka di atas kertas, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk nyata: turunnya angka pengangguran, meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan, serta berkurangnya ketimpangan antarwilayah. Hanya dengan cara itulah pertumbuhan 5 persen benar-benar bermakna bagi seluruh rakyat Indonesia.

Efek Pergantian Sri Mulyani Bagi Ekonomi Indonesia?

Apa Artinya Pergantian Sri Mulyani Bagi Ekonomi Indonesia?

Pada 8–9 September 2025, Presiden Prabowo Subianto mengejutkan publik dengan mencopot Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan bertangan dingin dan reputasi global, lalu menunjuk Purbaya Yudhi Sadewa menggantikannya secara mendadak. 

Aksi ini memicu gejolak pasar: nilai tukar rupiah melemah lebih dari 1%, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terjun bebas hingga sekitar 1,5–1,8%, dan imbal hasil obligasi pemerintah memburuk. 

Kondisi ini memaksa Bank Indonesia untuk campur tangan: mereka membeli obligasi pemerintah jangka panjang dan menstabilkan rupiah.

1. Risiko Erosi Disiplin Fiskal

Sri Mulyani dikenal dengan komitmen terhadap defisit anggaran maksimum 3 % dari PDB — syarat penting untuk menjaga peringkat layak investasi Indonesia. Kini, kekhawatiran muncul mengenai kemungkinan pelonggaran fiskal, terutama jika Presiden Prabowo mendorong agenda populis seperti program makan gratis sekolah atau belanja sosial besar-besaran. Pasar dan investor asing khawatir bahwa kredibilitas kebijakan keuangan akan tergerus, memicu eksodus modal.

2. Perubahan Orientasi: Dari Fiskal Ketat ke Pro-Pertumbuhan

Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi, berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara agresif — target sementara 6–7 %, bahkan hingga 8 % jangka panjang. Ia juga menyatakan niat untuk memperkuat investasi publik dan swasta serta meningkatkan daya beli ­masyarakat, sekaligus menekankan bahwa ia tidak akan merombak kebijakan Sri Mulyani secara menyeluruh.

3. Reaksi Pasar dan Investor: Was-was tapi Tunggu Aksi

Investor merespons pergantian mendadak ini dengan kehati-hatian. Risiko yang mereka soroti termasuk penurunan kepercayaan terhadap independensi kebijakan fiskal dan nilai tukar. Meski demikian, sebagian berharap bahwa Purbaya bisa menyuntikkan polesan “pertumbuhan ekonomi” sambil mempertahankan fondasi disiplin fiskal.

4. Bank Indonesia sebagai Penyeimbang

Bank Indonesia secara cepat melakukan intervensi pasar untuk meredam volatilitas. Mereka membeli surat utang jangka panjang dan melakukan operasi di pasar valas agar rupiah tidak anjlok lebih dalam. Ini menunjukkan bahwa otoritas keuangan masih proaktif menjaga stabilitas pasar dalam menghadapi ketidakpastian.

5. Masa Depan Ekonomi Indonesia: Jalan di Titik Persimpangan

Indonesia kini berada di persimpangan penting:

Apakah erosi fiskal akan membawa pertumbuhan jangka pendek namun merusak kestabilan jangka panjang?

Ataukah pemerintahan baru mampu menjaga keseimbangan: mewujudkan pertumbuhan tinggi sambil tetap disiplin secara fiskal?

Bank Indonesia dan stake­holder lainnya harus bekerja ekstra agar transisi ini tidak memperburuk ketidakstabilan makroekonomi.

Pergantian Sri Mulyani akan sangat menentukan nasib ekonomi Indonesia ke depan. Jika Purbaya mampu menyelaraskan pertumbuhan agresif dengan disiplin fiskal, maka Indonesia bisa menghindar dari krisis kepercayaan dan kapital. Namun jika agenda populis tidak seimbang dengan pengelolaan fiskal yang bertanggung jawab, gejolak ekonomi bisa lebih dalam. Opti­misme tetap ada—namun kewaspadaan adalah kunci utama bagi investor dan pemerintah.

Indonesia di Tahun 2030

Membaca Masa Depan dari Ghost Fleet

Novel Ghost Fleet karya P. W. Singer dan August Cole bukan hanya sebuah fiksi militer, tetapi juga sebuah cermin imajinatif tentang masa depan geopolitik dan teknologi. Buku itu membayangkan sebuah dunia di mana konflik global dipicu oleh perebutan teknologi, sumber daya, dan supremasi militer. Walaupun ditulis sebagai fiksi, isi novelnya sering dianggap sebagai “skenario masa depan” yang cukup masuk akal, karena didasarkan pada tren geopolitik dan perkembangan teknologi nyata. Jika kita mengaitkan Ghost Fleet dengan masa depan Indonesia di tahun 2030, kita akan menemukan berbagai peluang sekaligus tantangan besar yang menanti negeri ini.

Indonesia dalam Bayang-Bayang Geopolitik Indo-Pasifik

Indonesia memiliki posisi geografis yang sangat strategis, terletak di jantung Indo-Pasifik dan mengendalikan salah satu jalur maritim terpenting dunia: Selat Malaka. Di dalam Ghost Fleet, laut menjadi arena utama perebutan kekuatan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Situasi ini membuat Indonesia secara otomatis menjadi pihak yang “tidak bisa netral sepenuhnya.” Tahun 2030 mungkin akan menghadirkan realitas serupa: tekanan untuk memilih aliansi, atau setidaknya memainkan strategi keseimbangan antara kekuatan besar.

Di satu sisi, Indonesia bisa menjadi penentu jalannya stabilitas kawasan. Namun di sisi lain, posisi ini juga membuat Indonesia rawan menjadi medan konflik jika ketegangan global semakin panas. Tantangan utama Indonesia bukan hanya menjaga kedaulatan wilayah lautnya, tetapi juga memastikan bahwa kepentingan nasional tidak tergerus dalam pusaran persaingan negara adidaya.

Perang Teknologi dan Kedaulatan Digital

Salah satu sorotan Ghost Fleet adalah bagaimana teknologi—dari satelit, kecerdasan buatan, drone, hingga perang siber—menjadi senjata utama di medan konflik masa depan. Indonesia di tahun 2030 akan menghadapi tantangan serupa. Infrastruktur digital seperti satelit komunikasi, jaringan internet, hingga sistem perbankan bisa menjadi target serangan siber.

Kedaulatan digital akan menjadi isu vital. Pertanyaan besar muncul: apakah Indonesia akan mampu membangun kemampuan cyber defense yang mumpuni, atau justru hanya menjadi korban manipulasi dan sabotase digital? Jika pemerintah dan sektor swasta gagal membangun ketahanan teknologi, maka Indonesia bisa lumpuh tanpa satu peluru pun ditembakkan.

Ekonomi 2030 di Tengah Krisis Global

Dalam novel Ghost Fleet, konflik global menyebabkan krisis energi, pangan, dan perdagangan. Hal serupa bisa saja terjadi di dunia nyata. Sebagai negara dengan sumber daya alam melimpah, Indonesia berpotensi menjadi pemain penting dalam perdagangan global. Namun, ketergantungan pada ekspor komoditas juga bisa menjadi kelemahan jika rantai pasok dunia terganggu.

Di tahun 2030, ekonomi Indonesia mungkin menghadapi dilema: apakah tetap bertumpu pada sumber daya alam, atau berhasil melakukan diversifikasi menuju ekonomi berbasis teknologi dan industri strategis. Keberhasilan transformasi ini akan menentukan apakah Indonesia menjadi korban krisis global atau justru menjadi negara yang tangguh menghadapi badai.

Identitas Nasional dan Tekanan Sosial

Selain perang fisik dan ekonomi, Ghost Fleet juga menunjukkan pentingnya propaganda dan manipulasi informasi. Indonesia sebagai negara dengan jumlah pengguna internet yang masif akan menghadapi tantangan besar dalam menjaga kohesi sosial. Polarisasi politik, hoaks, dan intervensi asing melalui media sosial bisa memperlemah persatuan bangsa.

Tahun 2030 bisa menjadi era di mana ujian terbesar Indonesia bukan hanya dari luar, tetapi juga dari dalam. Jika masyarakat gagal menjaga persatuan, maka Indonesia akan mudah dipecah belah oleh kepentingan asing. Sebaliknya, jika mampu memperkuat identitas nasional dan literasi digital, Indonesia bisa bertahan dari serangan non-militer yang tak kalah berbahaya.

Pertahanan Nasional: Dari Laut hingga Siber

Dalam Ghost Fleet, perang laut menjadi simbol perebutan supremasi global. Indonesia, dengan wilayah maritim yang luas, tidak bisa mengabaikan pembangunan kekuatan militernya. Modernisasi TNI, khususnya Angkatan Laut dan Angkatan Udara, akan menjadi kunci di tahun 2030.

Namun, pertahanan masa depan bukan hanya soal kapal perang atau jet tempur. Indonesia harus berinvestasi besar pada pertahanan siber, satelit, dan teknologi pertahanan berbasis kecerdasan buatan. Pertanyaannya: apakah Indonesia akan siap dengan doktrin pertahanan baru yang sesuai dengan tantangan era digital?

Indonesia 2030: Antara Distopia dan Harapan

Jika membaca Ghost Fleet, kita bisa melihat dua wajah masa depan: kehancuran akibat perang global atau lahirnya tatanan dunia baru. Indonesia di tahun 2030 berada di persimpangan. Potensi besar sebagai negara maritim, ekonomi terbesar di ASEAN, dan bonus demografi bisa menjadi modal untuk tampil sebagai kekuatan baru.

Namun, tanpa strategi jelas, Indonesia bisa terjebak sebagai “bidak catur” dalam permainan negara adidaya. Masa depan Indonesia akan ditentukan oleh kemampuan para pemimpinnya dalam membaca arah geopolitik, memperkuat pertahanan digital, dan memastikan rakyatnya memiliki daya tahan sosial-ekonomi yang kuat.

Pada akhirnya, Ghost Fleet bukan sekadar cerita fiksi, melainkan sebuah peringatan. Bagi Indonesia, novel itu bisa dibaca sebagai panggilan untuk bersiap sejak sekarang. Tahun 2030 akan datang seperti badai: tidak bisa kita hentikan, tapi bisa kita hadapi jika kapal bangsa ini cukup kuat untuk berlayar di tengah gelombang besar dunia.

Golden Dome 2028

Golden Dome: Sistem Pertahanan Rudal Masa Depan Amerika Serikat

Pada 20 Mei 2025, Presiden Donald Trump mengumumkan rencana ambisius untuk mengembangkan sistem pertahanan rudal baru yang dijuluki “Golden Dome” atau Golden Dome for America.

Tujuannya: menciptakan pertahanan lapis-lapis yang mampu mendeteksi dan menangkis berbagai ancaman rudal—mulai dari balistik, hipersonik, hingga serangan drone massal—baik dari luar angkasa maupun daratan Amerika Serikat, Alaska, dan Hawaii. 

Presentasi berlabel “Go Fast, Think Big!” itu dipaparkan kepada 3.000 kontraktor pertahanan di Huntsville, Alabama, mengungkap kompleksitas sistem yang belum pernah ada sebelumnya.

Arsitektur dan Lapisan Pertahanan yang dibuat dengan memiliki struktur sistem Golden Dome dirancang dalam empat lapis utama, yaitu

Pertama, lapisan luar (Space Layer): Menggunakan satelit untuk deteksi lanjutan dan kemungkinan intersepsi rudal di fase awal peluncuran.

Kedua, lapisan atas (Upper Layer): Menggabungkan teknologi seperti Next Generation Interceptors (NGI), sistem THAAD, dan Aegis, untuk menembak jatuh rudal sebelum mencapai hampir ke target — termasuk potensi lokasi baru di Midwest Amerika Serikat.

Ketiga, lapisan bawah (Under Layer): Termasuk radar dan peluncur Patriot—melengkapi sistem pertahanan darat.

Keempat, lapisan permukaan multi-domain (“Limited Area Defense Domain”): Integrasi menyeluruh dengan sistem keamanan ruang, laut, darat, udara, dan siber.

Pendanaan dan Proyeksi Waktu dari proyek ini mempunyai estimasi awal biaya Golden Dome mencapai sekitar 175 miliar dollar Amerika. Ada juga laporan yang menaikkan estimasi hingga lebih dari 700 hingga 830 miliar dollar Amerika jika mencakup pengembangan, penyebaran, pemeliharaan jangka panjang, dan jumlah satelit yang dibutuhan.

Pada tahun anggaran 2026, Kongres menyetujui pendanaan awal sebesar 25 miliar dollar Amerika. 

Presiden Trump menargetkan sistem ini sudah siap diuji sebelum akhir masa jabatannya pada 2029, namun rencana Pentagon menyebut bahwa hanya demontrasi kondisi ideal yang mungkin tercapai pada tahun 2028.

Hasil uji coba satelit interceptor pertama disebut direncanakan pada kuartal keempat 2028, dengan nama kode FTI-X (Flight Test Integrated), memeriksa integrasi sistem sensor dan persenjataan.

Poin paling revolusioner Golden Dome adalah teknologi intersepsi dari luar angkasa—yang memungkinkan Amerika Serikat menangkis rudal saat masih dalam tahap peluncuran (boost-phase). Lockheed Martin dan perusahaan pertahanan lainnya tengah mengembangkan satelit interceptor untuk tujuan ini, dengan target uji coba orbital sebelum 2028.

Namun, ada banyak tantangan dan skeptisisme, yaitu diantaranya adalah:

Pertama, diperlukan ribuan satelit interceptor untuk jangkauan efektif terhadap ancaman global.

Kedua, butuh kemajuan signifikan dalam sensor, komando-kontrol-tembak (kill chain), komputasi AI, dan laser berenergi tinggi.

Ketiga, potensi pelanggaran perjanjian internasional tentang penggunaan ruang angkasa, serta tekanan dari negara lain seperti Rusia dan Tiongkok yang menganggap Golden Dome mengganggu stabilitas strategis global.

Dan keempat, sejumlah teknologi inti masih belum teruji di skala besar atau praktis.

Rencana Golden Dome juga menuai kritik internasional. China dan Rusia menyebut sistem ini merusak stabilitas strategis, dan mungkin memicu perlombaan senjata luar angkasa. Sementara itu, Jepang dan New Zealand menyatakan dukungan atas inisiatif pertahanan asalkan tidak bersifat ofensif.

Politik dalam negeri Amerika Serikat juga berperan: target uji coba 2028 tampak memiliki nilai politis tinggi mengingat bertepatan dengan Pemilu Presiden Amerika Serikat tahun 2028. Uji coba tahun 2028 mungkin baru tahap pertama.

Golden Dome milik Amerika Serikat ini mirip dengan Iron Dome milik Israel. Sistem bernama asli Kippat Barzel dalam bahasa Ibrani ini dianggap sebagai salah satu senjata pertahanan paling vital yang dimiliki Israel.

Iron Dome adalah sistem pertahanan udara mobile segala cuaca yang mulai dioperasikan penuh sejak Maret 2011. Fungsinya utama adalah melindungi warga Israel dari serangan udara jarak pendek, seperti roket atau mortir, dengan cara meluncurkan misil pencegat yang dikendalikan secara presisi.

Menurut Kementerian Pertahanan Israel, sistem ini telah beberapa kali ditingkatkan kemampuannya dan berhasil menggagalkan ribuan serangan roket ke wilayah permukiman.

Sistem 'kubah besi' ini dikembangkan oleh perusahaan pertahanan milik negara Israel, Rafael Advanced Defense Systems, dengan dukungan pendanaan besar dari Amerika Serikat. Hingga kini, Washington masih terus menyuntik dana untuk pengembangan dan operasional sistem ini.

Iron Dome bekerja dengan mengandalkan radar untuk mendeteksi roket yang masuk dan menghitung apakah lintasan roket tersebut mengarah ke wilayah yang dianggap penting, baik itu area strategis atau pusat permukiman. Jika roket dinilai mengancam, pusat komando akan segera mengirimkan misil Tamir untuk mencegatnya di udara.

Namun, sistem ini tidak akan menembakkan misil jika ancaman dinilai tak berbahaya, seperti roket yang akan jatuh di area terbuka atau tidak berpenghuni.

Menurut laporan Congressional Research Service tahun 2023, Iron Dome dikategorikan sebagai sistem pertahanan anti-roket, anti-mortir, dan anti-artileri jarak pendek, dengan jangkauan pencegatan antara 4 hingga 70 kilometer.

Israel diperkirakan memiliki setidaknya 10 baterai Iron Dome yang tersebar di berbagai wilayah. Satu baterai mampu melindungi area seluas 155 kilometer persegi dan biasanya terdiri dari 3 hingga 4 peluncur. Masing-masing peluncur dapat membawa hingga 20 misil Tamir.

Lembaga pemikir Center for Strategic International Studies memperkirakan, satu baterai Iron Dome memerlukan biaya produksi lebih dari 100 juta dollar Amerika atau sekitar Rp1,6 triliun.

Sejak beroperasi pada 2011, pemerintah Amerika Serikat telah menggelontorkan miliaran dolar untuk pengadaan, pemeliharaan, dan produksi bersama Iron Dome. Dukungan itu mendapat persetujuan luas di Kongres AS, baik dari Partai Demokrat maupun Republik.

Meski dianggap canggih dan efektif, Iron Dome bukannya tanpa kelemahan. Para analis memperingatkan bahwa sistem ini bisa kewalahan jika dihadapkan pada serangan roket besar-besaran secara simultan atau yang dikenal sebagai "saturation attack". Serangan jenis ini bertujuan membanjiri sistem pertahanan dengan jumlah roket yang sangat banyak dari berbagai arah sekaligus.

Pusat Studi Kebijakan Eropa (CEPA), lembaga think tank asal AS, menyebut pada 2021 bahwa Iron Dome dapat menjadi rentan dalam menghadapi skenario serangan semacam itu.

Golden Dome adalah salah satu proyek pertahanan paling ambisius dalam sejarah modern—menggabungkan senjata luar angkasa, sistem radar canggih, dan pertahanan berlapis untuk menciptakan "perisai emas" bagi Amerika Serikat. Jika berhasil, ia menjanjikan revolusi dalam keamanan nasional. Namun, di sisi lain, risiko teknis, biaya, implikasi geopolitik, dan pelanggaran prinsip ruang angkasa menjadi tantangan berat dalam mewujudkannya.

Sumber :

https://global.kontan.co.id/news/golden-dome-as-akan-miliki-sistem-pertahanan-4-lapisan-target-operasi-2028

https://international.sindonews.com/read/1602337/42/trump-akan-tes-sistem-rudal-golden-dome-jelang-pilpres-as-2028-1754363302?showpage=all

https://www.cnbcindonesia.com/tech/20250617110315-37-641594/apa-itu-iron-dome-senjata-andalan-israel-yang-dilumpuhkan-iran

Dunia Menuju Perang Dunia ke-3

Apakah Dunia Menuju Perang Dunia ke-3?

Bayangan Perang Dunia ke-3 kerap menghantui jagat geopolitik setiap kali konflik berskala besar mencuat ke permukaan. Dan kini, dengan eskalasi tensi di berbagai titik panas dunia—mulai dari konflik Iran dan Israel, ketegangan antara NATO dan Rusia, hingga rivalitas strategis Amerika Serikat dan Tiongkok—pertanyaan yang dulu hanya menjadi tema fiksi ilmiah kini terasa semakin relevan: Apakah dunia benar-benar sedang menuju Perang Dunia ke-3?

Konflik bersenjata antara Iran dan Israel bukan hanya pertarungan dua negara dengan sejarah permusuhan panjang, tetapi juga berisiko menyeret negara-negara besar lain ke dalam pusaran perang. Iran memiliki aliansi strategis dengan kelompok-kelompok bersenjata di berbagai kawasan, serta dukungan tak langsung dari Rusia dan Tiongkok. Sementara Israel mendapat sokongan penuh dari Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya. Polarisasi ini menciptakan blok geopolitik yang mencerminkan struktur aliansi militer pada masa Perang Dingin—dan ketika dua blok besar bersinggungan dalam arena bersenjata, sejarah mencatat bahwa hasilnya sering kali destruktif.

Perang antara Iran dan Israel membawa gegap gempita di kawasan Timur Tengah, namun dampaknya meluas jauh melampaui garis perbatasan — mengguncang pasar energi global, memicu tekanan inflasi, serta menimbulkan risiko nyata bagi ekonomi negara-negara seperti Indonesia. Berikut ulasan mendalamnya.

Mulai dari sektor energi, eskalasi serangan militer dan balasan yang keras telah merusak infrastruktur migas di Iran, termasuk ladang gas dan kilang minyak utama. Harga minyak dunia pun melambung tajam, sempat menyentuh kisaran $74–$78 per barel sebelum akhirnya terkoreksi sedikit saat ada sinyal meredanya konflik. Risiko paling parah ditemui jika Iran mengambil langkah drastis seperti memblokir Selat Hormuz — jalur vital bagi hampir 20% pasokan minyak dunia — yang bisa membuat harga melonjak ke $100–$120 per barel.

Kenaikan harga minyak langsung menyulut inflasi global yang sudah tinggi sejak pandemi. Bank sentral seperti Bank of England pun bersikap hati-hati, mempertahankan suku bunga di tengah kekhawatiran inflasi. Di Indonesia, Menkeu Sri Mulyani mengingatkan bahwa lonjakan minyak lebih dari 8% selama konflik dapat menekan APBN—terutama jika harga BBM subsidi tidak dinaikkan—sementara pelemahan nilai tukar rupiah dan aliran modal juga menjadi risiko nyata.

Tak hanya itu, investasi global juga menanti kepastian. Gejolak geopolitik menciptakan sentimen negatif, mendorong investor berpindah ke aset aman seperti emas dan obligasi negara maju, menurunkan minat terhadap pasar saham negara berkembang, termasuk Indonesia . Bursa Efek Indonesia pun ikut terguncang dengan pelemahan IHSG lebih dari setengah persen dalam satu minggu.

Secara keseluruhan, efek domino dari konflik Iran–Israel ini terbukti nyata: tekanan harga komoditas, inflasi, tekanan fiskal, dorongan suku bunga, aliran modal keluar, hingga ketidakpastian bisnis dan konsumsi. Bahkan lembaga pemeringkat seperti Fitch menilai dampaknya cukup terkendali sejauh ini, namun tetap memperingatkan potensi risiko jika konflik berkepanjangan atau melebar ke kawasan lain.

Bagi Indonesia, risiko terbesar adalah kenaikan biaya impor BBM dan pangan, inflasi yang membebani rumah tangga, defisit fiskal semakin melebar, dan pertumbuhan ekspor yang melambat akibat gejolak global . Meski sejalan dengan asumsi APBN, pemerintah perlu strategi cepat: menyesuaikan anggaran subsidi, memperkuat cadangan devisa, menjaga stabilitas kurs, dan mempercepat reformasi struktural agar lebih tahan krisis.

Konflik Iran vs Israel lebih dari soal peperangan — ini tentang siapa yang menanggungnya di luar medan tempur. Harga minyak adalah barometer utama, dan konsekuensinya terasa hingga ke dompet masyarakat dan kebijakan negara. Indonesia butuh kesiapsiagaan: kebijakan proaktif dan fleksibel akan jadi tameng penting menghadapi tantangan global yang tak pernah mudah.

Situasi serupa juga terlihat di Eropa Timur. Perang Rusia-Ukraina telah memaksa NATO memperkuat kehadirannya di negara-negara Baltik dan Eropa Timur. Rusia, di sisi lain, memperkuat aliansinya dengan Tiongkok dan Iran. Ketegangan terus meningkat tanpa tanda-tanda deeskalasi yang berarti. Ketika batas antara perang lokal dan konflik regional mulai kabur, risiko konflik global menjadi lebih nyata.

Sementara itu, di Asia Timur, Taiwan menjadi titik api potensial yang bisa memicu konflik langsung antara dua kekuatan ekonomi dan militer terbesar dunia: Amerika Serikat dan Tiongkok. Blokade, intimidasi militer, dan latihan perang di kawasan tersebut telah menempatkan dunia pada tepi krisis baru.

Namun, apakah ini berarti Perang Dunia ke-3 tak terelakkan? Tidak selalu. Dunia saat ini lebih saling terkoneksi secara ekonomi dan informasi dibanding masa lalu. Negara-negara besar memiliki kepentingan global yang kompleks dan ketergantungan ekonomi lintas batas yang membuat keputusan untuk berperang menjadi jauh lebih mahal dan berisiko. Selain itu, adanya institusi global seperti PBB dan tekanan publik internasional bisa menjadi rem terhadap ambisi perang terbuka.

Meski begitu, dunia tak bisa mengandalkan “akal sehat” semata. Banyak perang besar dalam sejarah justru dipicu oleh salah perhitungan, kesalahpahaman, atau insiden kecil yang dibesar-besarkan. Oleh karena itu, penting bagi komunitas internasional untuk mendorong dialog, menghindari retorika agresif, serta memperkuat diplomasi damai dan sistem keamanan kolektif. Perang Dunia ke-3 bukanlah kepastian, tetapi jika dunia gagal belajar dari sejarah, maka risiko itu akan selalu mengintai di balik tirai konflik yang terus berkembang.

Akankah Perang Tarif antara China dan Amerika Serikat Berujung pada Perang Dunia ke-3?

Ketegangan antara Amerika Serikat dan China dalam beberapa tahun terakhir telah meningkat secara signifikan, terutama dalam bidang perdagangan. Perang tarif yang saling dilancarkan oleh kedua negara ini telah menimbulkan kekhawatiran global—bukan hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari potensi dampak geopolitik yang lebih besar. Pertanyaannya kemudian muncul: Akankah perang tarif ini bisa menjadi pemicu bagi Perang Dunia ke-3?

---

Perang Tarif: Perseteruan Ekonomi Dua Kekuatan Besar

Amerika Serikat, melalui kebijakan perdagangan yang agresif di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, memperkenalkan tarif impor tinggi terhadap berbagai produk China dengan dalih ketimpangan neraca dagang dan perlindungan terhadap industri domestik. China merespons dengan kebijakan serupa, mengenakan tarif tinggi pada barang-barang asal AS, termasuk produk pertanian, otomotif, dan teknologi.

Perang tarif ini bukan sekadar adu bea masuk—ini adalah simbol benturan dua sistem ekonomi yang berbeda: kapitalisme liberal ala Amerika dan ekonomi terencana ala China. Ini juga mencerminkan perebutan dominasi ekonomi dan teknologi di abad ke-21.

---

Dampak Global: Ketidakstabilan Ekonomi dan Perubahan Aliansi

Efek dari perang tarif antara AS dan China sudah dirasakan di banyak negara. Perdagangan global melambat, rantai pasok terganggu, dan pasar keuangan menjadi lebih volatile. Negara-negara berkembang pun ikut terkena imbas karena ketergantungan mereka pada ekspor ke dua negara raksasa ini.

Lebih dari sekadar masalah dagang, perang tarif telah memicu ketegangan diplomatik, peningkatan belanja militer, dan kebijakan luar negeri yang semakin tegas. China mempererat hubungan dengan Rusia dan negara-negara di Asia Tengah, sementara Amerika memperkuat aliansi dengan Eropa, Jepang, dan Australia. Dunia perlahan membelah diri menjadi blok-blok ekonomi dan politik yang saling berseberangan.

---

Perang Dunia ke-3: Ancaman Nyata atau Kekhawatiran Berlebihan?

Meskipun kekhawatiran terhadap Perang Dunia ke-3 terdengar dramatis, kemungkinan itu tetap ada, meski tidak dalam bentuk konvensional seperti dua perang dunia sebelumnya. Saat ini, perang tidak harus berarti invasi militer. Dunia modern menyaksikan “perang” dalam bentuk lain: perang siber, perang dagang, dan perang pengaruh melalui propaganda digital.

Namun, bila ketegangan dagang ini terus berkembang tanpa upaya diplomatik untuk meredakan konflik, potensi eskalasi bisa meningkat. Persaingan dagang bisa bergeser menjadi persaingan militer di kawasan Laut China Selatan, Taiwan, atau bahkan di luar angkasa. Kesalahan perhitungan atau insiden kecil bisa memicu konfrontasi besar yang melibatkan banyak negara.

Sejarah Sebagai Cermin

Dua perang dunia sebelumnya memberikan pelajaran besar tentang bagaimana ambisi kekuasaan, aliansi politik yang rumit, dan kegagalan diplomasi bisa membawa dunia ke dalam konflik besar. Perang Dunia I dipicu oleh pembunuhan Archduke Franz Ferdinand, tapi di balik itu ada ketegangan antarnegara besar yang sudah lama mendidih. Perang Dunia II dipicu oleh ekspansi agresif Nazi Jerman dan kegagalan komunitas internasional untuk menahan ambisi Hitler lebih awal.

Lalu, bagaimana dengan sekarang?

Peta Konflik Dunia Saat Ini

Dunia saat ini menghadapi sejumlah titik panas geopolitik yang rawan konflik, antara lain:

• Ketegangan AS-China: Persaingan ekonomi, militer, dan pengaruh global antara dua kekuatan besar ini tak hanya berdampak pada kedua negara, tetapi juga seluruh dunia.

• Perang Rusia-Ukraina: Invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022 telah memicu ketegangan besar di Eropa dan keterlibatan NATO secara tidak langsung.

• Laut China Selatan & Taiwan: Perselisihan wilayah dan ancaman invasi terhadap Taiwan menambah ketegangan di kawasan Asia-Pasifik.

• Timur Tengah: Konflik Israel-Palestina, ketegangan antara Iran dan negara-negara Teluk, hingga pengaruh kelompok ekstrem menjadi sumber ketidakstabilan berkepanjangan.

Semua ini menjadi “potensi api kecil” yang, jika tidak dikelola dengan hati-hati, bisa menyulut api besar layaknya konflik global.

---

Diplomasi: Jalan Tengah yang Masih Mungkin

Meskipun perang terbuka bukanlah pilihan rasional bagi negara mana pun, jalan menuju perdamaian tetap memerlukan komitmen politik yang kuat. Keduanya, AS dan China, memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas global demi pertumbuhan ekonomi mereka sendiri.

Diplomasi multilateral, seperti forum G20, WTO, atau bahkan jalur negosiasi bilateral, tetap menjadi harapan terbaik untuk meredakan ketegangan. Dunia internasional pun memiliki peran penting dalam mendorong penyelesaian damai, karena dampak konflik besar antara dua negara adidaya ini akan terasa di seluruh penjuru dunia.

---

Perang tarif antara Amerika Serikat dan China saat ini merupakan salah satu konflik ekonomi terbesar dalam sejarah modern. Meski tidak secara langsung mengarah pada Perang Dunia ke-3, ketegangan ini memiliki potensi untuk memicu konflik yang lebih luas jika tidak dikelola dengan hati-hati. Ancaman terhadap stabilitas global nyata, namun begitu pula peluang untuk meredakan konflik melalui diplomasi dan kerja sama internasional. Dunia berharap bahwa para pemimpin kedua negara dapat menempatkan kepentingan global di atas ego politik, sebelum konflik dagang ini berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan.

Akankah Menjadi Perang Dunia Ketiga ?

Israel Balas Serangan Iran: Eskalasi Konflik yang Memburuk.

Serangan balasan Israel ke Iran telah mengukuhkan ketegangan yang sudah lama memanas antara kedua negara tersebut, membawa dunia lebih dekat ke ambang perang dunia ketiga. Serangan tersebut memicu kekhawatiran akan eskalasi yang lebih luas di kawasan yang sudah lama terkena dampak konflik tersebut.

Pada tanggal 19 April 2024, ledakan besar terdengar di kota Isfahan, Iran, mengguncang wilayah tersebut dan menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat setempat. 

Menurut laporan media lokal, penduduk distrik Zardanjan di Isfahan mendengar suara beberapa ledakan pada pukul 4.30 pagi, di dekat fasilitas nuklir.

Menurut beberapa laporan, serangan tersebut diduga dilakukan oleh Israel sebagai bagian dari upaya balasan terhadap serangan sebelumnya yang mereka klaim dilakukan oleh Iran.

Kalau di dalam politik ini disebut 'tit for tat' yang mempunyai arti sebagai penyelamatan muka. Yaitu balas-membalas tapi skalanya kecil, sehingga diharapkan tidak menimbulkan efek lanjutan.

Serangan Iran tersebut dimaksudkan sebagai balas dendam atas serangan Israel ke Konsulat Iran di Damaskus, Suriah, 1 April lalu. Serangan di Damaskus itu telah menewaskan dua jenderal Iran. Serangan udara Israel tersebut ini juga membunuh tujuh anggota Garda Revolusi Iran (IRGC), termasuk Komandan Pasukan Quds elit Iran, Brigjen Mohammad Reza Zahedi.

Seiring dengan kabar dimulainya serangan Israel ke Iran, dilaporkan pula ada ledakan yang terjadi di Isfahan, Iran. Belum jelas apakah ledakan tersebut terjadi karena serangan Israel atau sebab yang lain.

Serangan itu adalah tindakan balasan Israel atas tindakan Iran yang telah merusak fasilitas-fasilitas Israel. Iran meluncurkan lebih dari 300 drone dan rudal terhadap Israel selama akhir pekan dalam sebuah serangan yang hanya menyebabkan sedikit kerusakan setelah sebagian besar proyektil berhasil dicegat.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pun telah berjanji untuk menanggapi serangan tersebut, sehingga mendorong kekuatan global, termasuk terutama Amerika Serikat, untuk menyerukan pengendalian diri guna menghindari eskalasi lebih lanjut atau dampak regional dari perang yang telah berlangsung selama berbulan-bulan di Gaza.

Namun, serangan balasan ini juga menunjukkan bahwa ketegangan antara kedua negara tersebut telah mencapai titik kritis yang dapat mengancam stabilitas regional dan bahkan keamanan dunia.

Serangan balasan Israel ini tak terduga dan menunjukkan bahwa Israel tidak akan ragu-ragu untuk mengambil tindakan agresif dalam menanggapi ancaman yang mereka rasakan dari Iran. Hal ini semakin diperkuat dengan bocoran terbaru mengenai rencana balas dendam Israel yang telah menghebohkan dunia internasional.

Tantangan utama dalam situasi ini adalah upaya untuk mencegah eskalasi lebih lanjut yang dapat membawa konflik tersebut ke tingkat yang lebih tinggi. Sementara itu, Iran, melalui juru bicaranya, menegaskan bahwa mereka memiliki informasi militer Israel dan siap menggunakan senjata nuklir sebagai bentuk balasan jika Perdana Menteri Israel, Netanyahu, terus melanjutkan serangan-serangannya.

Kronologi serangan Israel terhadap kota Isfahan, Iran, adalah serangan tersebut dilakukan dengan menggunakan drone, menandai eskalasi yang lebih jauh dalam konflik antara kedua negara tersebut. Kemudian, seorang pejabat pemerintah Iran menyebut sumber dari ledakan tersebut berasal dari sistem pertahanan udara yang aktif. Pemerintah Iran juga berhasil menembak jatuh beberapa drone Israel yang memasuki wilayahnya.

Akibatnya, sejumlah penerbangan yang menuju kota Teheran, Isfahan, dan Shiraz dialihkan sementara.

Selain Iran, rudal Israel juga menyasar hingga wilayah Suriah dan Irak. Sebuah ledakan terjadi di bandara militer Al-Thala dan Adra yang berlokasi di antara kota Adra dan Qarfa, di Suriah bagian selatan.

Beberapa ahli pun mengatakan bahwa serangan ini bertujuan sebagai gertakan bagi militer Iran agar kewalahan menghadapi ancaman yang ada.

Dengan meningkatnya ketegangan dan serangkaian serangan balasan yang terjadi, dunia harus memperhatikan dengan cermat situasi di Timur Tengah. Langkah-langkah diplomasi yang efektif dan upaya untuk meredakan ketegangan antara Israel dan Iran menjadi sangat penting untuk mencegah konflik ini berkembang menjadi perang dunia ketiga yang merusak.

Sebelumnya, Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, memiliki keputusan akhir mengenai program nuklir Teheran, yang menurut Barat akan digunakan Iran untuk tujuan militer.

Namun, Ali Khamenei mengatakan dalam berbagai kesempatan bahwa Iran tidak pernah berusaha membuat atau menggunakan senjata nuklir karena agama melarangnya.

Waswas akan perang dunia ketiga menjadi kian mengemuka seiring konflik global ini. Narasi perang dunia ketiga bak tak henti menjadi pembicaraan. Apalagi, muncul soal kemungkinan menggunakan senjata nuklir. Senjata nuklir juga bisa digunakan dan menimbulkan kehancuran luar biasa. Ledakan satu bom nuklir akan menghancurkan sejumlah wilayah secara luas dan bisa menjadi bencana global yang tak pernah terjadi sebelumnya.

Efek buruk lain jika terjadi perang dunia ketiga adalah ekonomi bakal terdampak. Pasar keuangan akan kacau, perdagangan internasional terganggu, bahkan negara dengan ekonomi paling stabil pun bakal goyah. Rantai pasokan global akan menghadapi tantangan berat karena negara ramai-ramai menerapkan langkah ketat.

Kemudian perang dunia maya atau menyerang sistem komputer negara musuh kemungkinan akan digunakan.

Aspek penting seperti jaringan komunikasi dan infrastruktur penting dapat menjadi target utama peretas selama Perang Dunia Ketiga.

Dan yang paling penting jika perang dunia ketiga adalah ketahanan pangan terancam. Ketika medan perang meluas di seluruh wilayah pertanian dan perdagangan terhenti karena penegakan embargo atau ancaman perang, kemungkinan besar sebagian besar populasi global akan mengalami kekurangan pangan yang parah. Perang juga menyebabkan lahan pertanian rusak dan pasokan pangan tak mencukupi.

Sumber :

https://news.detik.com/internasional/d-7299483/israel-serang-iran-ledakan-terdengar-di-kota-isfahan

https://money.kompas.com/read/2024/04/19/195510626/israel-balas-serangan-iran-airlangga-penyelamatan-muka

https://www.cnbcindonesia.com/news/20240418110339-4-531262/tak-terduga-ini-bocoran-terbaru-rencana-balas-dendam-israel-ke-iran

https://www.tribunnews.com/internasional/2024/04/19/iran-genggam-info-militer-israel-kami-bisa-pakai-nuklir-jika-netanyahu-balas-serangan

https://www.cnnindonesia.com/internasional/20240419163045-120-1088209/kronologi-israel-serang-kota-isfahan-iran-pakai-drone

https://www.liputan6.com/islami/read/5215973/perang-dunia-iii-disebut-perang-akhir-zaman-dan-tanda-kiamat-ini-kata-buya-yahya

https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230730065359-134-979506/apa-yang-mungkin-terjadi-jika-perang-dunia-tiga-pecah

Sejarah Konflik Israel vs Iran

Pertikaian antara Israel dan Iran: Sejarah dan Dinamika Konflik.

Israel dan Iran adalah dua negara yang secara geopolitik signifikan di Timur Tengah. Pertikaian antara keduanya telah menjadi salah satu aspek paling kompleks dan berkelanjutan dalam politik regional, dengan akar sejarah yang dalam dan serangkaian peristiwa modern yang memperumit hubungan mereka. Untuk memahami dinamika konflik ini, penting untuk melihat ke belakang dan meninjau sejarah serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

Asal Usul Konflik.

Sejarah Kuno dan Religius.

Sejarah kuno menunjukkan bahwa wilayah yang sekarang disebut Israel dan Iran memiliki ikatan religius yang kuat, terutama dengan munculnya agama Yahudi dan Islam. Kota suci seperti Yerusalem dan Bait Suci di Iran (Persia kuno) menjadi pusat-pusat spiritual yang penting bagi kedua agama ini.

Abad ke-20 dan Pembentukan Negara Israel.

Konflik modern antara Israel dan Iran berkaitan dengan pembentukan Negara Israel pada tahun 1948. Deklarasi kemerdekaan Israel menyebabkan perang Arab-Israel pertama, yang melibatkan beberapa negara Arab tetangga. Iran pada saat itu, di bawah kepemimpinan Shah Mohammad Reza Pahlavi, tidak secara aktif terlibat dalam perang tersebut.

Perubahan Dinamika Pasca-Revolusi Iran.

Revolusi Islam 1979.

Revolusi Iran 1979, yang menggulingkan Shah Pahlavi dan mendirikan Republik Islam di bawah Ayatollah Khomeini, menjadi poin balik dalam hubungan antara Iran dan Israel. Pemerintahan baru Iran mengecam Israel secara terbuka dan menolak untuk mengakui keberadaannya.

Dukungan Iran terhadap Palestina.

Sejak revolusi, Iran telah menjadi pendukung utama perjuangan Palestina melawan Israel. Pemerintah Iran secara konsisten memberikan dukungan finansial, logistik, dan militer kepada kelompok-kelompok seperti Hamas dan Jihad Islam Palestina, yang berperang melawan Israel.

Program Nuklir Iran.

Program nuklir Iran telah menjadi titik perselisihan besar antara Iran dan Israel, serta negara-negara Barat lainnya. Israel khawatir bahwa pengembangan senjata nuklir oleh Iran dapat membahayakan keamanan nasionalnya, dan telah memperjuangkan sanksi internasional terhadap Iran untuk mencegah pengembangan senjata nuklir tersebut.

Dinamika Kontemporer.

Perang Suriah dan Keterlibatan Iran.

Keterlibatan Iran dalam perang di Suriah, terutama dalam mendukung rezim Bashar al-Assad, telah menimbulkan ketegangan tambahan antara Iran dan Israel. Israel secara terbuka menyatakan bahwa mereka tidak akan mengizinkan Iran mendirikan pangkalan militer di Suriah dekat perbatasannya.

Serangan dan Balasan.

Terjadi serangkaian serangan dan balasan antara Israel dan Iran, baik secara langsung maupun melalui kekuatan sekutu mereka. Serangan udara terhadap posisi militer Iran di Suriah dan serangan rudal terhadap Israel yang diduga dilakukan oleh pasukan pro-Iran di Gaza menjadi contoh nyata dari dinamika konflik ini.

Serangan balas serangan akhir-akhir ini.

Konflik terbaru antara Iran dan Israel dipicu oleh serangan terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April 2024.

Serangan udara Israel membunuh tentara di dekat Aleppo, utara Suriah. Namun, militer Israel tidak mengklaim tanggung jawab. Pesawat tempur Israel menyerang bangunan di Damaskus dalam serangan yang menewaskan tiga komandan Iran papan atas. Yaitu salah satunya adalah Jenderal besar Iran, Jenderal Mohammad Reza Zahedi, dan juga Qassem Soleimani dan Razi Mousavi.

Ini yang kemudian membuat Iran merespons dengan tegas dan menyerang Israel dengan serangan ratusan rudal ke Israel. 

Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan ratusan rudal balistik dan pesawat tanpa awak (drone) ke Israel pada Sabtu, 13 April 2024 malam waktu setempat. Iran melancarkan serangan dengan lebih dari 300 drone dan rudal ke Israel.

Iran menyampaikan drone yang digunakan adalah Drone Kamikaze Shahed-136 yang diluncurkan ke Israel secara langsung yang membawa hulu ledakan relatif kecil dengan berat sekitar 50 kg atau 110 pon.

Drone Shahed-238 digunakan dalam serangan tersebut, drone tipe ini dibekali dengan turbojet dan bukan baling-baling model 136 serta memiliki kemampuan manuver dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi, yakni mencapai 600 kmph atau 372 mph.

Rudal yang diluncurkan Iran ke Israel adalah tipe rudal balistik jarak jauh Emad dan rudal jelajah Paveh. Bahkan, Iran juga mempunyai rudal balistik hipersonik Fattah hanya butuh 7 menit untuk sampai di Israel.

Upaya Mediasi dan Tantangan Masa Depan.

Meskipun terdapat upaya-upaya mediasi oleh pihak lain, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan negara-negara Barat, untuk meredakan ketegangan antara Israel dan Iran, konflik tersebut tetap berlanjut dengan intensitas yang bervariasi. Tantangan besar bagi kedua belah pihak adalah untuk menemukan jalan menuju rekonsiliasi yang berkelanjutan, sementara masih mempertahankan kepentingan nasional dan keamanan mereka.

Dalam konteks hubungan internasional yang terus berubah di Timur Tengah, pertikaian antara Israel dan Iran tetap menjadi salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan stabilitas regional. Sejarah yang kompleks, dinamika politik internal, dan pertimbangan geopolitik menjadikan konflik ini sulit untuk diselesaikan secara cepat atau mudah. Masa depan hubungan antara kedua negara ini akan sangat dipengaruhi oleh perubahan dalam politik regional dan global, serta kemampuan kedua belah pihak untuk menemukan kompromi yang dapat diterima oleh masing-masing.

Sumber :

https://www.antaranews.com/berita/4062951/analis-konflik-iran-israel-berpotensi-ganggu-pertumbuhan-ekonomi-ri

https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7297220/konflik-di-timur-tengah-antara-iran-vs-israel-bagaimana-awalnya

https://jogja.tribunnews.com/2024/04/14/mengapa-iran-menyerang-israel-ini-kronologi-dan-fakta-lengkapnya?page=all

https://kabar24.bisnis.com/read/20240416/19/1757786/kronologi-konflik-iran-vs-israel-yang-bikin-dunia-ketar-ketir