Ada Apa Dengan Iran?

Dari Protes Ekonomi ke Gelombang Kekerasan yang Menelan Ribuan Nyawa

Iran, sebuah negara besar di Timur Tengah yang selama puluhan tahun berada di tengah dinamika geopolitik, kini menghadapi gelombang protes terbesar dalam beberapa dekade terakhir. Apa yang awalnya dimulai sebagai demonstrasi massal menuntut perbaikan ekonomi telah berubah menjadi konflik sosial-politik yang brutal antara rakyat dan aparat keamanan, sehingga menimbulkan kerusuhan besar, pemadaman internet, puluhan ribu penangkapan, dan korban jiwa dalam jumlah besar—menjadi salah satu krisis domestik terseru di negara itu dalam kurun waktu sangat singkat.

Protes ini bermula pada akhir Desember 2025, dipicu oleh kemerosotan ekonomi yang tajam, termasuk devaluasi tajam mata uang, inflasi tinggi, dan kekurangan kebutuhan pokok yang membuat kehidupan masyarakat semakin tertekan. Pada titik-titik awal, demonstrasi muncul di Tehran dan kemudian menyebar ke seluruh Iran, mencakup lebih dari 100 kota, akibat rasa frustasi yang tak lagi bisa dibendung.

Namun, walau berakar dari ketidakpuasan ekonomi, tuntutan demonstran segera meluas menjadi seruan perubahan politik yang lebih besar — termasuk pengakhiran kekuasaan rezim clerical yang telah mendominasi Iran sejak revolusi 1979. Banyak demonstran muda meneriakkan slogan-slogan keras yang menyasar kepemimpinan tertinggi negara, menandakan bahwa ini bukan lagi sekadar protes soal harga atau kehidupan, tetapi juga kesadaran sosial dan tuntutan kebebasan yang jauh lebih fundamental.

Revolusi Iran yang juga dikenal dengan sebutan Revolusi Islam, adalah revolusi yang mengubah Iran dari Monarki di bawah Shah Mohammad Reza Pahlavi, menjadi Republik Islam yang dipimpin oleh Ayatullah Agung Ruhollah Khomeini, pemimpin revolusi dan pendiri dari Republik Islam. Sering disebut pula "revolusi besar ketiga dalam sejarah," setelah Prancis dan Revolusi Bolshevik.

Respon pemerintah sangat keras. Pasukan keamanan dan milisi seperti Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) serta Basij diterjunkan ke jalanan dalam jumlah besar, menggunakan peluru tajam dan strategi represif yang luas. Laporan dari kelompok hak asasi internasional mencatat bahwa setidaknya lebih dari 3.000 orang telah tewas, sementara beberapa sumber dokter dan aktivis bahkan memperkirakan jumlah korban bisa jauh lebih tinggi lagi, mencapai puluhan ribu dalam beberapa versi perkiraan yang masih sulit diverifikasi secara independen.

Kebrutalan terhadap demonstran bukan hanya angka statistik; banyak kisah tragis yang muncul dari lapangan — termasuk anak-anak dan pemuda yang ditembak saat berunjuk rasa, serta pasien yang tak sempat tertolong karena operasi militer di rumah sakit. Beberapa kasus individu, seperti remaja berusia 17 tahun yang tewas oleh tembakan aparat saat protes, menggambarkan betapa nyatanya konflik ini bagi warga sipil biasa.

Salah satu aspek paling mengkhawatirkan adalah upaya pemerintah untuk membungkam arus informasi. Selama puncak kerusuhan, internet dipadamkan total selama berhari-hari, isolasi komunikasi dilakukan secara sistematis, dan bahkan kini dilaporkan ada rencana pemerintahan untuk memutus akses internet global dan menggantinya dengan intranet yang dikontrol negara — tindakan yang bisa makin memperburuk isolasi masyarakat dari dunia luar.

Pemerintah Iran sendiri mengklaim bahwa unjuk rasa dipicu oleh “agen luar negeri” dan menyalahkan Amerika Serikat serta sekutu lain atas kekacauan tersebut. Pemimpin tertinggi Iran menyebut Presiden Amerika Serikat bertanggung jawab atas kerusakan dan korban yang terjadi, sekaligus mengeluarkan peringatan keras terhadap campur tangan asing. Tuduhan ini beriringan dengan penangkapan massal dan ancaman hukuman berat terhadap mereka yang dituduh terlibat.

Iran menuduh Amerika Serikat ikut campur di kawasan tersebut. Amerika Serikat telah menjadi penentang utama program nuklir Iran, mengklaim bahwa Iran bertujuan untuk membangun senjata nuklir—sesuatu yang dibantah Iran. Amerika Serikat membombardir situs-situs nuklir Iran tahun lalu, sementara sanksi internasional terhadap Iran atas aktivitas nuklirnya telah berdampak drastis pada ekonomi Iran.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka mendesak rakyat Iran untuk terus melakukan aksi protes dan mulai mengambil alih lembaga-lembaga negara, sembari menjanjikan bahwa bantuan sedang dalam perjalanan. Seruan agresif yang disampaikan pada Selasa, tanggal 13 Januari 2026 ini muncul saat pemerintah Teheran mulai mengakui skala jatuhnya korban jiwa yang mencapai 2.000 orang dalam upaya penumpasan demonstrasi anti-pemerintah terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Trump menegaskan bahwa ia telah membatalkan seluruh pertemuan dengan pejabat Iran hingga pembunuhan warga sipil dihentikan, sembari memperingatkan para pelaku kekerasan bahwa mereka akan membayar harga yang sangat mahal.

Situasi ini memicu reaksi global, dengan banyak negara dan lembaga HAM mengecam langkah kekerasan yang dilakukan pihak berwenang serta menuntut perlindungan terhadap hak untuk berkumpul dan bersuara. Di luar negeri, komunitas diaspora Iran, kelompok HAM internasional, serta beberapa pemerintah Barat mengadvokasi agar tekanan diplomatik dan sanksi diperkuat, sementara sebagian lainnya menyerukan reformasi internal yang lebih besar.

Di tengah semua ini, kondisi di lapangan tetap volatile dan sangat berbahaya. Internet yang sempat diputus sebagian membuat verifikasi angka dan kejadian menjadi sulit, tetapi fakta tentang ribuan kematian, penangkapan massal, dan pembatasan komunikasi menunjukkan jeda yang sangat mengkhawatirkan dalam kebebasan sipil di Iran. Banyak pengamat percaya bahwa jika masalah ekonomi tidak ditangani, dan desakan untuk perubahan politik tetap kuat, konflik ini bisa berubah menjadi titik balik besar dalam sejarah Iran yang mungkin berdampak regional dan global.

Yang pasti, apa yang terjadi di Iran bukan sekadar protes biasa. Ini adalah puncak dari ketidakpuasan yang mengakar dalam kehidupan ekonomi dan politik selama bertahun-tahun, dan bagaimana sebuah pemerintahan meresponsnya kini menjadi sorotan dunia — bukan hanya karena jumlah korban yang besar, tetapi juga karena dampak jangka panjangnya terhadap tatanan sosial dan hak asasi manusia di negara tersebut.