Nasib Gudang Garam Setelah Menteri Keuangan Baru

Perubahan pucuk kepemimpinan di Kementerian Keuangan bukan hanya sekadar pergantian orang, tetapi bisa menjadi sinyal perubahan kebijakan yang berdampak sangat nyata pada industri—termasuk industri rokok dan khususnya Gudang Garam. Sejak Purbaya Yudhi Sadewa menggantikan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan pada September 2025, sejumlah kebijakan dan respons pasar menunjukkan bahwa nasib Gudang Garam sedang memasuki fase transisi penting.

Kondisi Sebelum Pergantian

Sebelum pergantian, Gudang Garam mengalami tekanan luar biasa. Dari laporan keuangan semester I tahun 2025, pendapatan GGRM tercatat turun sekitar 11,3% YoY, dari sekitar Rp50,01 triliun menjadi Rp44,36 triliun. Penurunan itu terutama dipicu oleh turunnya penjualan di segmen Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Kretek Tangan (SKT). Pendapatan SKT sendiri merosot lebih dalam, sekitar 19,5%. Laba bersih juga mengalami penyusutan drastis, dengan laba semester I/2025 hanya sekitar Rp117 miliar, turun jauh dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai hampir satu triliun rupiah. 

Faktor terbesar yang membebani GGRM selama ini adalah cukup beratnya tarif cukai rokok dan regulasi yang makin ketat, serta lemahnya daya beli masyarakat yang membuat kenaikan harga rokok menjadi risiko dalam menurunkan volume penjualan. Beban pita cukai, PPN, dan pajak rokok sendiri menjadi bagian yang membebani harga pokok produk Gudang Garam—di mana sebagian besar komponen biaya pokok penjualan tumbuh cepat, sementara ruang menaikkan harga jual dibatasi oleh sensitivitas konsumen terhadap harga. 

Harapan dan Sentimen Setelah Purbaya Yudhi Sadewa Menjadi Menkeu

Ketika Purbaya Yudhi Sadewa ditunjuk sebagai Menteri Keuangan baru, pasar langsung memberikan respon positif terhadap saham-saham rokok, termasuk Gudang Garam. Kenaikan signifikan saham GGRM setelah pengumuman reshuffle menunjukkan bahwa investor berharap Purbaya akan membawa kebijakan cukai rokok yang lebih fleksibel dibanding pendahulunya. 

Gudang Garam sendiri menyatakan harapan agar kenaikan cukai terutama pada SKM bisa mempertimbangkan kondisi makro ekonomi, termasuk daya beli masyarakat, agar kebijakan tidak semakin memberatkan industri. 

Sejumlah pihak juga mengusulkan moratorium cukai rokok selama tiga tahun ke depan agar sektor industri rokok—yang padat karya—diberi ruang untuk adaptasi. Tujuannya agar tekanan biaya dari regulasi dan cukai tidak semakin menekan operasional dan keberlangsungan industri. 

Tantangan yang Masih Menghadang

Meskipun ada harapan, tantangan nyata tetap banyak. Pertama, meskipun tidak ada kenaikan cukai pada 2025, beban cukai sebelumnya masih dirasakan oleh Gudang Garam. Kebijakan masa lalu yang menaikkan tarif cukup signifikan meninggalkan “beban historis” yang belum sepenuhnya diimbangi oleh kenaikan harga jual. 

Kedua, daya beli masyarakat masih lemah. Kenaikan harga rokok diikuti oleh masalah pendapatan masyarakat yang stagnan atau bahkan menurun di beberapa segmen. Jika harga rokok terus naik tanpa daya beli yang pulih, risiko penurunan volume penjualan besar-besaran tetap tinggi. Gudang Garam akan sulit menaikkan harga jual terlalu tinggi tanpa kehilangan konsumen. 

Ketiga, regulasi kesehatan dan peraturan-peraturan non-cukai terhadap rokok juga menjadi beban tambahan. Pengawasan terhadap rokok ilegal, regulasi pemasaran, dan batasan-batasan lainnya bisa memperumit strategi perusahaannya. 

Proyeksi dan Strategi yang Dimungkinkan

Jika kebijakan Menkeu baru tetap mempertimbangkan fleksibilitas cukai, ada beberapa potensi arah bagi Gudang Garam:

Perbaikan margin: jika beban cukai tidak naik drastis, dan Bila daya beli masyarakat sedikit pulih, Gudang Garam bisa mulai melihat peningkatan laba meskipun tidak secara instan.

Stabilitas saham: pasar terlihat optimis dan menghargai kemungkinan kebijakan yang lebih ramah industri. Seiring kepastian kebijakan cukai yang lebih terukur, harga saham bisa mempertahankan atau lanjut naik. 

Tekanan operasional tetap ada: efisiensi produksi, pengelolaan biaya, strategi distribusi, dan diversifikasi produk akan menjadi kunci agar perusahaan bisa bertahan di bawah tekanan berat regulasi dan persaingan.

Tapi jika kebijakan cukai tetap ketat atau bahkan naik kembali, sementara regulasi tambahan terus diberlakukan tanpa kompensasi, maka Gudang Garam bisa terus menghadapi penurunan volume, tekanan keuangan, hingga potensi PHK massal. 

Nasib Gudang Garam di era Menkeu Purbaya adalah campuran antara harapan dan tantangan. Pergantian Menkeu memberi peluang bagi perusahaan untuk bernapas sejenak dari tekanan yang terlalu berat di sektor cukai, namun tidak otomatis memecahkan semua masalah. Ke depan, keberhasilan Gudang Garam akan tergantung pada bagaimana kebijakan pemerintah disusun dan diterapkan: apakah fleksibel dan adaptif terhadap kondisi ekonomi rakyat, atau tetap memberlakukan kebijakan yang mengutamakan penerimaan negara tanpa mempertimbangkan daya beli dan keberlangsungan industri.

Seperti banyak perusahaan lain di sektor padat regulasi ini, Gudang Garam berada dalam persimpangan: bisa bangkit jika kebijakan mendukung dan kondisi makro memadai, atau terus menghadapi tekanan jika kebijakan kurang responsif dan kondisi ekonomi tidak banyak berubah. Waktu dan tindakan nyata dari pihak pemerintahan dan manajemen perusahaan lah yang akan menentukan nasibnya.

Fiskal-Base atau Moneter-Base? Uang Ketat atau Easy Money?

Mana yang Terbaik: Kebijakan Menteri Keuangan yang Uang Ketat atau Easy Money? Kebijakan Menteri Keuangan yang Fiskal-Base atau Moneter-Base?

Dalam dunia ekonomi, perdebatan klasik selalu muncul antara kebijakan uang ketat (tight money) dan easy money (uang longgar). 

Kebijakan ekonomi suatu negara selalu berpijak pada dua pilar utama: fiskal dan moneter. Keduanya ibarat dua sisi mata uang yang saling melengkapi. 

Seorang Menteri Keuangan, meski secara teknis otoritas moneter berada di Bank Indonesia, tetap memiliki pengaruh besar terhadap arah kebijakan ini melalui keputusan fiskal, utang, serta belanja negara. Pilihan antara menahan arus uang agar tidak berlebihan atau melonggarkannya demi mendorong pertumbuhan sering kali menjadi ujian kepemimpinan ekonomi di sebuah negara. 

Namun, pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah lebih baik seorang Menteri Keuangan berfokus pada kebijakan berbasis fiskal atau justru mengadopsi pendekatan yang cenderung moneter? Manakah yang lebih baik bagi Indonesia, kebijakan uang ketat atau easy money?

Jawaban dari pertanyaan ini tidak sesederhana memilih salah satu, karena keduanya memiliki peran, keunggulan, sekaligus keterbatasan yang khas dalam mengarahkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan fiskal-base adalah pendekatan di mana Menteri Keuangan lebih menitikberatkan pada pengelolaan penerimaan negara, belanja, dan defisit anggaran. Fokus utamanya adalah bagaimana uang negara dialokasikan untuk pembangunan, subsidi, investasi infrastruktur, serta insentif bagi sektor produktif. Kelebihan dari pendekatan ini adalah sifatnya yang langsung menyentuh masyarakat. Ketika pemerintah menggelontorkan dana untuk bantuan sosial, subsidi UMKM, atau pembangunan jalan tol, efeknya cepat dirasakan oleh masyarakat dan dunia usaha. Namun, kelemahannya terletak pada risiko defisit anggaran yang membengkak, serta potensi pemborosan jika belanja negara tidak tepat sasaran.

Kebijakan uang ketat berfokus pada pengendalian likuiditas di pasar. Pemerintah dan otoritas moneter akan membatasi belanja, menekan defisit, serta menjaga agar peredaran uang tidak terlalu meluas. Tujuan utamanya adalah mengendalikan inflasi, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah, serta memperkuat kepercayaan investor. Keunggulannya jelas: stabilitas makro terjaga, rupiah lebih kuat, risiko lonjakan harga terkendali, dan beban utang negara bisa ditekan. Namun kelemahan utamanya adalah pertumbuhan ekonomi bisa melambat. Dengan uang yang ketat, daya beli masyarakat melemah, konsumsi terhambat, dan penciptaan lapangan kerja baru tidak optimal. Bagi sektor riil, kondisi ini bisa terasa berat, terutama bagi UMKM yang sangat bergantung pada arus likuiditas.

Sebaliknya, kebijakan easy money bersifat ekspansif. Pemerintah dan otoritas moneter memperbanyak belanja, memberi stimulus fiskal besar, menurunkan suku bunga, serta mendorong kredit murah agar roda ekonomi berputar lebih cepat. Kelebihan dari kebijakan ini adalah dampaknya langsung terasa oleh masyarakat. Daya beli meningkat, konsumsi naik, investasi swasta terdorong, dan penciptaan lapangan kerja lebih masif. Namun, kelemahan dari easy money adalah risiko inflasi yang tinggi, defisit anggaran membengkak, serta potensi melemahnya rupiah akibat aliran modal keluar. Jika tidak hati-hati, kebijakan ini bisa menciptakan euforia semu yang berakhir pada krisis ketika arus modal berhenti mengalir atau harga-harga melonjak tak terkendali.

Di sisi lain, kebijakan moneter-base lebih berorientasi pada pengendalian likuiditas, inflasi, suku bunga, dan stabilitas nilai tukar. Meski secara formal ranah kebijakan moneter berada di tangan Bank Indonesia, seorang Menteri Keuangan yang berpandangan moneter-base akan lebih berhati-hati dalam menggunakan APBN, menjaga defisit tetap kecil, serta memastikan stabilitas makro. Keunggulan dari pendekatan ini adalah terciptanya kepercayaan investor, stabilitas rupiah, dan rendahnya risiko inflasi. Akan tetapi, kelemahannya adalah efeknya tidak langsung terasa oleh masyarakat bawah. Stabilitas makro mungkin terjaga, tetapi jika belanja negara terlalu ketat, maka daya beli rakyat bisa melemah, lapangan kerja baru sulit tercipta, dan pertumbuhan ekonomi bisa stagnan.

Lantas, mana yang terbaik? Jawabannya sangat bergantung pada situasi ekonomi yang sedang dihadapi. Jika Indonesia berada dalam masa krisis, resesi, atau daya beli masyarakat sangat lemah, maka easy money bisa menjadi pilihan tepat untuk menghidupkan kembali mesin ekonomi. Namun jika kondisi justru sedang menghadapi inflasi tinggi, gejolak nilai tukar, atau lonjakan harga pangan dan energi, maka kebijakan uang ketat menjadi pilihan yang lebih bijak untuk meredam gejolak.

Dalam kondisi krisis atau resesi, pendekatan fiskal-base cenderung lebih efektif karena pemerintah perlu mendorong permintaan domestik melalui belanja besar-besaran. Itulah mengapa pada masa pandemi, pemerintah di banyak negara mengucurkan stimulus fiskal dalam jumlah masif. Sebaliknya, dalam kondisi ekonomi yang rawan inflasi tinggi atau ketidakstabilan kurs, kebijakan moneter-base lebih diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas.

Seorang Menteri Keuangan yang ideal tidak terjebak dalam dikotomi uang ketat versus easy money, melainkan mampu menjaga keseimbangan. Keduanya adalah instrumen yang bisa dipakai sesuai kebutuhan, bukan dogma yang harus diikuti secara kaku. Tantangan terbesarnya adalah membaca momentum: kapan harus melonggarkan, kapan harus mengetatkan, dan bagaimana transisi itu dijalankan tanpa mengguncang kepercayaan pasar maupun mengorbankan kesejahteraan rakyat.

Dengan demikian, tidak ada jawaban mutlak mengenai mana yang terbaik antara uang ketat atau easy money. Yang terbaik adalah kebijakan yang adaptif, kontekstual, dan seimbang—cukup longgar untuk mendorong pertumbuhan, tetapi juga cukup disiplin untuk menjaga stabilitas. Indonesia membutuhkan Menteri Keuangan yang tidak hanya piawai dalam hitungan angka, tetapi juga peka terhadap dinamika sosial-ekonomi rakyat, agar setiap rupiah yang beredar benar-benar membawa manfaat bagi masa depan bangsa.

Yang terbaik adalah kebijakan yang adaptif terhadap tantangan zaman, realistis terhadap kondisi fiskal, dan berpihak pada kepentingan rakyat banyak tanpa melupakan disiplin makro. Indonesia membutuhkan Menteri Keuangan yang mampu memadukan kebijakan fiskal yang progresif dengan kebijakan moneter yang hati-hati, agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya stabil di atas kertas, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

Perputaran Ekonomi dari Dana 200 Triliun Menjadi 1.100 Triliun

Dalam teori ekonomi, uang bukan hanya sekadar alat transaksi, tetapi juga memiliki daya ungkit luar biasa yang mampu menggerakkan aktivitas ekonomi jauh lebih besar dari jumlah nominal awal yang digelontorkan. Konsep ini dikenal sebagai multiplier effect atau efek pengganda. Ketika Menteri Keuangan memutuskan menggelontorkan dana 200 triliun, angka tersebut tidak berhenti hanya pada jumlah awal, melainkan dapat berputar di masyarakat, menciptakan nilai ekonomi baru, dan akhirnya berkembang menjadi total perputaran mencapai 1.100 triliun.

Perputaran ekonomi ini bekerja seperti bola salju yang terus membesar. Misalnya, dana 200 triliun yang dikeluarkan pemerintah digunakan untuk pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, subsidi UMKM, atau proyek strategis. Para kontraktor yang menerima dana tersebut akan membayarkan gaji pekerjanya, membeli bahan baku, hingga menyewa jasa pendukung. Pekerja yang menerima gaji kemudian membelanjakan pendapatannya untuk kebutuhan sehari-hari seperti pangan, transportasi, pendidikan, atau hiburan. Dari konsumsi itu, pedagang memperoleh keuntungan, lalu kembali berbelanja atau memperluas usahanya. Setiap rupiah yang berputar menciptakan transaksi baru yang bernilai lebih besar.

Inilah esensi multiplier effect: satu kali belanja pemerintah bisa memicu berlapis-lapis transaksi ekonomi di sektor lain. Jika angka pengganda ekonomi di Indonesia berada pada kisaran 4 hingga 5 kali, maka suntikan 200 triliun berpotensi menghasilkan perputaran ekonomi di atas 1.000 triliun. Dalam simulasi tertentu, bahkan efek riilnya bisa mencapai 1.100 triliun karena faktor psikologis pasar dan kepercayaan investor yang ikut tumbuh ketika pemerintah mengucurkan dana besar. Uang yang tadinya hanya “diam” di kas negara, berubah menjadi energi penggerak bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dampaknya tidak hanya terasa pada konsumsi jangka pendek, tetapi juga pada pertumbuhan ekonomi struktural. Infrastruktur yang dibangun akan memperlancar logistik dan distribusi barang, sehingga menurunkan biaya produksi. Subsidi dan insentif kepada UMKM mendorong munculnya lapangan kerja baru, meningkatkan daya beli masyarakat, dan memperluas basis pajak negara di masa depan. Ketika daya beli meningkat, perusahaan meningkatkan produksi, dan investor mulai melirik peluang baru, maka ekonomi Indonesia masuk ke dalam siklus positif yang berkelanjutan.

Namun, bola salju ini juga membutuhkan kehati-hatian. Jika dana 200 triliun tidak dikelola dengan tepat, misalnya bocor karena korupsi, salah sasaran, atau hanya habis untuk konsumsi sesaat tanpa menciptakan nilai produktif, maka multiplier effect tidak akan maksimal. Uang memang berputar, tetapi hanya sebentar, sebelum akhirnya kembali menguap tanpa jejak. Oleh karena itu, desain kebijakan fiskal harus cermat: memastikan dana benar-benar terserap pada sektor yang punya nilai tambah tinggi dan memberi manfaat luas.

Jika dikelola secara efektif, maka dana 200 triliun yang digelontorkan oleh Menteri Keuangan bukan hanya sekadar stimulus, tetapi juga pemicu transformasi ekonomi nasional. Dari angka awal yang tampak “hanya” 200 triliun, perputarannya mampu menciptakan gelombang ekonomi sebesar 1.100 triliun. Efek bola salju ini menunjukkan bahwa dalam ekonomi, yang lebih penting bukanlah besarnya angka awal, melainkan seberapa efektif dana tersebut digunakan untuk menciptakan kepercayaan, produktivitas, dan keberlanjutan. Dengan perputaran yang masif, Indonesia bukan hanya bertahan, tetapi juga berpotensi melesat menuju perekonomian yang lebih kuat dan inklusif.

Kita asumsikan multiplier effect berada di kisaran 5,5 kali. Artinya, setiap 1 rupiah yang dibelanjakan akan menciptakan perputaran ekonomi sebesar 5,5 rupiah di berbagai sektor. Berikut gambaran tahapannya:

• Pertama, Belanja Pemerintah sebesar 200 trilyun, dimana Pemerintah keluarkan dana untuk infrastruktur, UMKM, bansos, gaji proyek, total perputaran adalah 200 trilyun.
• Kedua, Belanja Kontraktor & Pekerja, sebesar 180 trilyun, dimana Kontraktor bayar pekerja, beli bahan, pekerja belanja kebutuhan, total perputaran uang adalah 380 trilyun.
• Ketiga, Belanja Pedagang & Distributor, sebesar 160 trilyun, dimana Pedagang gunakan pendapatan untuk kulakan, ekspansi usaha, konsumsi keluarga, total perputaran uang adalah 540 trilyun.
• Keempat, Belanja Produsen & UMKM sebesar 150, dimana UMKM dan produsen beli bahan baku, tambah karyawan, reinvestasi , sehingga total perputaran uang adalah 690 trilyun.
• Kelima, Belanja Jasa & Sektor Lain, sebesar 140 trilyun, dimana Layanan transportasi, pendidikan, kesehatan, hiburan ikut tumbuh, jadi perputaran uang adalah 830 trilyun.
• Keenam, Putaran lanjutan Konsumen, sebesar 130 trilyun, dimana Konsumen berbelanja lagi, muncul transaksi baru di sektor informal, perputaran uang adalah 960 trilyun.
• Dan ketujuh, Efek Psikologis & Investasi, 140 trilyun, dimana Investor masuk, pasar lebih percaya, sektor finansial ikut berkembang, dan perputaran uang adalah 1.100 trilyun.

Secara singkat, sebagai berikut : Tahap awal (200 triliun) digelontorkan oleh pemerintah. Dana ini langsung masuk ke sektor riil. Tahap kedua (180 triliun) berputar lagi ketika kontraktor dan pekerja membelanjakan gajinya. Tahap ketiga hingga keenam menggambarkan bagaimana uang terus berputar di masyarakat, semakin menyebar luas ke berbagai lapisan ekonomi. Tahap ketujuh menambahkan dimensi trust effect dan investment effect, yaitu kepercayaan pasar yang mendorong modal baru masuk.

Dengan pola ini, total perputaran bisa mencapai Rp1.100 triliun, meskipun suntikan awal hanya Rp200 triliun.

Benarkah Ekonomi Indonesia Tumbuh 5%?

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir kerap disebut stabil di kisaran 5 persen. Angka ini sering muncul dalam laporan Badan Pusat Statistik (BPS), pidato pemerintah, maupun analisis berbagai lembaga internasional. Namun pertanyaan yang muncul di masyarakat adalah: benarkah pertumbuhan ekonomi Indonesia benar-benar mencapai 5 persen, ataukah angka tersebut sekadar statistik yang tidak sepenuhnya menggambarkan realitas di lapangan? Keraguan ini wajar, karena bagi sebagian masyarakat, pertumbuhan ekonomi terasa belum sepenuhnya membawa perubahan signifikan dalam kesejahteraan mereka.

Kondisi ekonomi Indonesia yang meski secara data tumbuh 5,12 persen pada kuartal kedua tahun 2025, namun kondisi sesungguhnya tengah dalam kondisi darurat. Hal ini terlihat adanya penurunan kualitas hidup terjadi di berbagai lapisan masyarakat secara masif.

Pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen berarti Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia meningkat dengan stabil setiap tahunnya. Secara teori, angka ini cukup baik, mengingat banyak negara di dunia hanya mampu mencatat pertumbuhan di bawah 3 persen, terutama setelah pandemi Covid-19 dan ketidakpastian global. Namun, angka makro ini seringkali menyembunyikan ketimpangan. Sebagian besar pertumbuhan ekonomi ditopang oleh konsumsi rumah tangga, yang menyumbang lebih dari separuh PDB. Konsumsi memang penting, tetapi jika pertumbuhan hanya bergantung pada konsumsi, tanpa didukung peningkatan produktivitas, industrialisasi, dan ekspor bernilai tinggi, maka pertumbuhan tersebut rapuh dan tidak berkelanjutan.

Penjualan di sektor otomotif seperti mobil mengalami penurunan di beberapa bulan terakhir, begitu juga sektor properti yang mengalami kelesuan. Seandainya angka pertumbuhan benar 5 persen, maka mestinya pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa ditekan.

Jika angka statistik 5 persen tersebut salah, maka akan dapat berdampak pada kebijakan pemerintahan. Dalam kondisi ini, kebijakan akan salah arah dan jauh dari realita yang dibutuhkan. Selain itu, jumlah lapangan kerja juga akan sangat terbatas jika ada kesalahan dari angka yang dirilis BPS.

Selain itu, distribusi pertumbuhan juga menjadi masalah utama. Pertumbuhan ekonomi 5 persen secara rata-rata tidak berarti seluruh masyarakat merasakan dampaknya secara merata. Di kota-kota besar, kelas menengah mungkin menikmati pertumbuhan melalui gaji yang meningkat, akses ke layanan digital, dan peluang usaha baru. Namun di daerah, terutama wilayah terpencil atau berbasis agraris, dampak pertumbuhan 5 persen ini seringkali tidak terasa. Inilah yang menimbulkan kesan paradoks: di atas kertas ekonomi tumbuh, tetapi daya beli masyarakat masih lemah, lapangan kerja berkualitas terbatas, dan ketimpangan pendapatan tetap tinggi.

Semen mencatat penjualan domestik mengalami penurunan 2,5 persen secara tahunan menjadi 27,7 juta ton pada semester satu tahun 2025 dibandingkan periode yang sama tahun 2024 lalu sebesar 28,48 juta ton.

Penyebab utama dari penurunan penjualan semen yaitu masih lemahnya daya beli masyarakat dan melambatnya proyek-proyek infrastruktur nasional. Adapun, penyebab penurunan penjualan semen saat ini juga masih menjadi tantangan utama untuk semester kedua tahun ini. Kondisi pasar saat ini masih oversupply sehingga utilisasi pabrik masih rendah sekitar 55,6 persen.

Faktor eksternal juga perlu diperhitungkan dalam membaca angka pertumbuhan 5 persen. Indonesia masih bergantung pada ekspor komoditas, terutama batu bara, minyak sawit, dan nikel. Harga komoditas global yang naik memang mendongkrak PDB, tetapi ini bukan pertumbuhan yang berbasis produktivitas jangka panjang. Jika harga komoditas anjlok, maka pertumbuhan bisa langsung tertekan. Artinya, angka pertumbuhan 5 persen tidak selalu mencerminkan kekuatan fundamental ekonomi, melainkan bisa dipengaruhi oleh fluktuasi eksternal yang sifatnya sementara.

Lebih jauh, jika melihat indikator lain seperti tingkat pengangguran terbuka, inflasi bahan pangan, dan gini ratio, terlihat bahwa pertumbuhan 5 persen belum sepenuhnya menjawab tantangan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi seharusnya bukan hanya tentang besarnya angka, melainkan juga kualitasnya: apakah mampu menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan produktivitas nasional. Jika pertumbuhan 5 persen tidak diiringi dengan peningkatan kualitas manusia, inovasi, dan industrialisasi, maka Indonesia berisiko masuk ke dalam jebakan pertumbuhan menengah (middle income trap), di mana ekonomi tumbuh tetapi kesejahteraan stagnan.

Dengan demikian, pertanyaan “benarkah ekonomi Indonesia tumbuh 5 persen?” tidak bisa dijawab sekadar dengan data PDB resmi. Secara statistik, iya, Indonesia tumbuh stabil di kisaran itu. Namun secara substantif, masih ada banyak pekerjaan rumah agar pertumbuhan ini benar-benar inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya menjadi retorika politik atau angka di atas kertas, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk nyata: turunnya angka pengangguran, meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan, serta berkurangnya ketimpangan antarwilayah. Hanya dengan cara itulah pertumbuhan 5 persen benar-benar bermakna bagi seluruh rakyat Indonesia.

Efek Pergantian Sri Mulyani Bagi Ekonomi Indonesia?

Apa Artinya Pergantian Sri Mulyani Bagi Ekonomi Indonesia?

Pada 8–9 September 2025, Presiden Prabowo Subianto mengejutkan publik dengan mencopot Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan bertangan dingin dan reputasi global, lalu menunjuk Purbaya Yudhi Sadewa menggantikannya secara mendadak. 

Aksi ini memicu gejolak pasar: nilai tukar rupiah melemah lebih dari 1%, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terjun bebas hingga sekitar 1,5–1,8%, dan imbal hasil obligasi pemerintah memburuk. 

Kondisi ini memaksa Bank Indonesia untuk campur tangan: mereka membeli obligasi pemerintah jangka panjang dan menstabilkan rupiah.

1. Risiko Erosi Disiplin Fiskal

Sri Mulyani dikenal dengan komitmen terhadap defisit anggaran maksimum 3 % dari PDB — syarat penting untuk menjaga peringkat layak investasi Indonesia. Kini, kekhawatiran muncul mengenai kemungkinan pelonggaran fiskal, terutama jika Presiden Prabowo mendorong agenda populis seperti program makan gratis sekolah atau belanja sosial besar-besaran. Pasar dan investor asing khawatir bahwa kredibilitas kebijakan keuangan akan tergerus, memicu eksodus modal.

2. Perubahan Orientasi: Dari Fiskal Ketat ke Pro-Pertumbuhan

Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi, berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara agresif — target sementara 6–7 %, bahkan hingga 8 % jangka panjang. Ia juga menyatakan niat untuk memperkuat investasi publik dan swasta serta meningkatkan daya beli ­masyarakat, sekaligus menekankan bahwa ia tidak akan merombak kebijakan Sri Mulyani secara menyeluruh.

3. Reaksi Pasar dan Investor: Was-was tapi Tunggu Aksi

Investor merespons pergantian mendadak ini dengan kehati-hatian. Risiko yang mereka soroti termasuk penurunan kepercayaan terhadap independensi kebijakan fiskal dan nilai tukar. Meski demikian, sebagian berharap bahwa Purbaya bisa menyuntikkan polesan “pertumbuhan ekonomi” sambil mempertahankan fondasi disiplin fiskal.

4. Bank Indonesia sebagai Penyeimbang

Bank Indonesia secara cepat melakukan intervensi pasar untuk meredam volatilitas. Mereka membeli surat utang jangka panjang dan melakukan operasi di pasar valas agar rupiah tidak anjlok lebih dalam. Ini menunjukkan bahwa otoritas keuangan masih proaktif menjaga stabilitas pasar dalam menghadapi ketidakpastian.

5. Masa Depan Ekonomi Indonesia: Jalan di Titik Persimpangan

Indonesia kini berada di persimpangan penting:

Apakah erosi fiskal akan membawa pertumbuhan jangka pendek namun merusak kestabilan jangka panjang?

Ataukah pemerintahan baru mampu menjaga keseimbangan: mewujudkan pertumbuhan tinggi sambil tetap disiplin secara fiskal?

Bank Indonesia dan stake­holder lainnya harus bekerja ekstra agar transisi ini tidak memperburuk ketidakstabilan makroekonomi.

Pergantian Sri Mulyani akan sangat menentukan nasib ekonomi Indonesia ke depan. Jika Purbaya mampu menyelaraskan pertumbuhan agresif dengan disiplin fiskal, maka Indonesia bisa menghindar dari krisis kepercayaan dan kapital. Namun jika agenda populis tidak seimbang dengan pengelolaan fiskal yang bertanggung jawab, gejolak ekonomi bisa lebih dalam. Opti­misme tetap ada—namun kewaspadaan adalah kunci utama bagi investor dan pemerintah.

Indonesia di Tahun 2030

Membaca Masa Depan dari Ghost Fleet

Novel Ghost Fleet karya P. W. Singer dan August Cole bukan hanya sebuah fiksi militer, tetapi juga sebuah cermin imajinatif tentang masa depan geopolitik dan teknologi. Buku itu membayangkan sebuah dunia di mana konflik global dipicu oleh perebutan teknologi, sumber daya, dan supremasi militer. Walaupun ditulis sebagai fiksi, isi novelnya sering dianggap sebagai “skenario masa depan” yang cukup masuk akal, karena didasarkan pada tren geopolitik dan perkembangan teknologi nyata. Jika kita mengaitkan Ghost Fleet dengan masa depan Indonesia di tahun 2030, kita akan menemukan berbagai peluang sekaligus tantangan besar yang menanti negeri ini.

Indonesia dalam Bayang-Bayang Geopolitik Indo-Pasifik

Indonesia memiliki posisi geografis yang sangat strategis, terletak di jantung Indo-Pasifik dan mengendalikan salah satu jalur maritim terpenting dunia: Selat Malaka. Di dalam Ghost Fleet, laut menjadi arena utama perebutan kekuatan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Situasi ini membuat Indonesia secara otomatis menjadi pihak yang “tidak bisa netral sepenuhnya.” Tahun 2030 mungkin akan menghadirkan realitas serupa: tekanan untuk memilih aliansi, atau setidaknya memainkan strategi keseimbangan antara kekuatan besar.

Di satu sisi, Indonesia bisa menjadi penentu jalannya stabilitas kawasan. Namun di sisi lain, posisi ini juga membuat Indonesia rawan menjadi medan konflik jika ketegangan global semakin panas. Tantangan utama Indonesia bukan hanya menjaga kedaulatan wilayah lautnya, tetapi juga memastikan bahwa kepentingan nasional tidak tergerus dalam pusaran persaingan negara adidaya.

Perang Teknologi dan Kedaulatan Digital

Salah satu sorotan Ghost Fleet adalah bagaimana teknologi—dari satelit, kecerdasan buatan, drone, hingga perang siber—menjadi senjata utama di medan konflik masa depan. Indonesia di tahun 2030 akan menghadapi tantangan serupa. Infrastruktur digital seperti satelit komunikasi, jaringan internet, hingga sistem perbankan bisa menjadi target serangan siber.

Kedaulatan digital akan menjadi isu vital. Pertanyaan besar muncul: apakah Indonesia akan mampu membangun kemampuan cyber defense yang mumpuni, atau justru hanya menjadi korban manipulasi dan sabotase digital? Jika pemerintah dan sektor swasta gagal membangun ketahanan teknologi, maka Indonesia bisa lumpuh tanpa satu peluru pun ditembakkan.

Ekonomi 2030 di Tengah Krisis Global

Dalam novel Ghost Fleet, konflik global menyebabkan krisis energi, pangan, dan perdagangan. Hal serupa bisa saja terjadi di dunia nyata. Sebagai negara dengan sumber daya alam melimpah, Indonesia berpotensi menjadi pemain penting dalam perdagangan global. Namun, ketergantungan pada ekspor komoditas juga bisa menjadi kelemahan jika rantai pasok dunia terganggu.

Di tahun 2030, ekonomi Indonesia mungkin menghadapi dilema: apakah tetap bertumpu pada sumber daya alam, atau berhasil melakukan diversifikasi menuju ekonomi berbasis teknologi dan industri strategis. Keberhasilan transformasi ini akan menentukan apakah Indonesia menjadi korban krisis global atau justru menjadi negara yang tangguh menghadapi badai.

Identitas Nasional dan Tekanan Sosial

Selain perang fisik dan ekonomi, Ghost Fleet juga menunjukkan pentingnya propaganda dan manipulasi informasi. Indonesia sebagai negara dengan jumlah pengguna internet yang masif akan menghadapi tantangan besar dalam menjaga kohesi sosial. Polarisasi politik, hoaks, dan intervensi asing melalui media sosial bisa memperlemah persatuan bangsa.

Tahun 2030 bisa menjadi era di mana ujian terbesar Indonesia bukan hanya dari luar, tetapi juga dari dalam. Jika masyarakat gagal menjaga persatuan, maka Indonesia akan mudah dipecah belah oleh kepentingan asing. Sebaliknya, jika mampu memperkuat identitas nasional dan literasi digital, Indonesia bisa bertahan dari serangan non-militer yang tak kalah berbahaya.

Pertahanan Nasional: Dari Laut hingga Siber

Dalam Ghost Fleet, perang laut menjadi simbol perebutan supremasi global. Indonesia, dengan wilayah maritim yang luas, tidak bisa mengabaikan pembangunan kekuatan militernya. Modernisasi TNI, khususnya Angkatan Laut dan Angkatan Udara, akan menjadi kunci di tahun 2030.

Namun, pertahanan masa depan bukan hanya soal kapal perang atau jet tempur. Indonesia harus berinvestasi besar pada pertahanan siber, satelit, dan teknologi pertahanan berbasis kecerdasan buatan. Pertanyaannya: apakah Indonesia akan siap dengan doktrin pertahanan baru yang sesuai dengan tantangan era digital?

Indonesia 2030: Antara Distopia dan Harapan

Jika membaca Ghost Fleet, kita bisa melihat dua wajah masa depan: kehancuran akibat perang global atau lahirnya tatanan dunia baru. Indonesia di tahun 2030 berada di persimpangan. Potensi besar sebagai negara maritim, ekonomi terbesar di ASEAN, dan bonus demografi bisa menjadi modal untuk tampil sebagai kekuatan baru.

Namun, tanpa strategi jelas, Indonesia bisa terjebak sebagai “bidak catur” dalam permainan negara adidaya. Masa depan Indonesia akan ditentukan oleh kemampuan para pemimpinnya dalam membaca arah geopolitik, memperkuat pertahanan digital, dan memastikan rakyatnya memiliki daya tahan sosial-ekonomi yang kuat.

Pada akhirnya, Ghost Fleet bukan sekadar cerita fiksi, melainkan sebuah peringatan. Bagi Indonesia, novel itu bisa dibaca sebagai panggilan untuk bersiap sejak sekarang. Tahun 2030 akan datang seperti badai: tidak bisa kita hentikan, tapi bisa kita hadapi jika kapal bangsa ini cukup kuat untuk berlayar di tengah gelombang besar dunia.

Golden Dome 2028

Golden Dome: Sistem Pertahanan Rudal Masa Depan Amerika Serikat

Pada 20 Mei 2025, Presiden Donald Trump mengumumkan rencana ambisius untuk mengembangkan sistem pertahanan rudal baru yang dijuluki “Golden Dome” atau Golden Dome for America.

Tujuannya: menciptakan pertahanan lapis-lapis yang mampu mendeteksi dan menangkis berbagai ancaman rudal—mulai dari balistik, hipersonik, hingga serangan drone massal—baik dari luar angkasa maupun daratan Amerika Serikat, Alaska, dan Hawaii. 

Presentasi berlabel “Go Fast, Think Big!” itu dipaparkan kepada 3.000 kontraktor pertahanan di Huntsville, Alabama, mengungkap kompleksitas sistem yang belum pernah ada sebelumnya.

Arsitektur dan Lapisan Pertahanan yang dibuat dengan memiliki struktur sistem Golden Dome dirancang dalam empat lapis utama, yaitu

Pertama, lapisan luar (Space Layer): Menggunakan satelit untuk deteksi lanjutan dan kemungkinan intersepsi rudal di fase awal peluncuran.

Kedua, lapisan atas (Upper Layer): Menggabungkan teknologi seperti Next Generation Interceptors (NGI), sistem THAAD, dan Aegis, untuk menembak jatuh rudal sebelum mencapai hampir ke target — termasuk potensi lokasi baru di Midwest Amerika Serikat.

Ketiga, lapisan bawah (Under Layer): Termasuk radar dan peluncur Patriot—melengkapi sistem pertahanan darat.

Keempat, lapisan permukaan multi-domain (“Limited Area Defense Domain”): Integrasi menyeluruh dengan sistem keamanan ruang, laut, darat, udara, dan siber.

Pendanaan dan Proyeksi Waktu dari proyek ini mempunyai estimasi awal biaya Golden Dome mencapai sekitar 175 miliar dollar Amerika. Ada juga laporan yang menaikkan estimasi hingga lebih dari 700 hingga 830 miliar dollar Amerika jika mencakup pengembangan, penyebaran, pemeliharaan jangka panjang, dan jumlah satelit yang dibutuhan.

Pada tahun anggaran 2026, Kongres menyetujui pendanaan awal sebesar 25 miliar dollar Amerika. 

Presiden Trump menargetkan sistem ini sudah siap diuji sebelum akhir masa jabatannya pada 2029, namun rencana Pentagon menyebut bahwa hanya demontrasi kondisi ideal yang mungkin tercapai pada tahun 2028.

Hasil uji coba satelit interceptor pertama disebut direncanakan pada kuartal keempat 2028, dengan nama kode FTI-X (Flight Test Integrated), memeriksa integrasi sistem sensor dan persenjataan.

Poin paling revolusioner Golden Dome adalah teknologi intersepsi dari luar angkasa—yang memungkinkan Amerika Serikat menangkis rudal saat masih dalam tahap peluncuran (boost-phase). Lockheed Martin dan perusahaan pertahanan lainnya tengah mengembangkan satelit interceptor untuk tujuan ini, dengan target uji coba orbital sebelum 2028.

Namun, ada banyak tantangan dan skeptisisme, yaitu diantaranya adalah:

Pertama, diperlukan ribuan satelit interceptor untuk jangkauan efektif terhadap ancaman global.

Kedua, butuh kemajuan signifikan dalam sensor, komando-kontrol-tembak (kill chain), komputasi AI, dan laser berenergi tinggi.

Ketiga, potensi pelanggaran perjanjian internasional tentang penggunaan ruang angkasa, serta tekanan dari negara lain seperti Rusia dan Tiongkok yang menganggap Golden Dome mengganggu stabilitas strategis global.

Dan keempat, sejumlah teknologi inti masih belum teruji di skala besar atau praktis.

Rencana Golden Dome juga menuai kritik internasional. China dan Rusia menyebut sistem ini merusak stabilitas strategis, dan mungkin memicu perlombaan senjata luar angkasa. Sementara itu, Jepang dan New Zealand menyatakan dukungan atas inisiatif pertahanan asalkan tidak bersifat ofensif.

Politik dalam negeri Amerika Serikat juga berperan: target uji coba 2028 tampak memiliki nilai politis tinggi mengingat bertepatan dengan Pemilu Presiden Amerika Serikat tahun 2028. Uji coba tahun 2028 mungkin baru tahap pertama.

Golden Dome milik Amerika Serikat ini mirip dengan Iron Dome milik Israel. Sistem bernama asli Kippat Barzel dalam bahasa Ibrani ini dianggap sebagai salah satu senjata pertahanan paling vital yang dimiliki Israel.

Iron Dome adalah sistem pertahanan udara mobile segala cuaca yang mulai dioperasikan penuh sejak Maret 2011. Fungsinya utama adalah melindungi warga Israel dari serangan udara jarak pendek, seperti roket atau mortir, dengan cara meluncurkan misil pencegat yang dikendalikan secara presisi.

Menurut Kementerian Pertahanan Israel, sistem ini telah beberapa kali ditingkatkan kemampuannya dan berhasil menggagalkan ribuan serangan roket ke wilayah permukiman.

Sistem 'kubah besi' ini dikembangkan oleh perusahaan pertahanan milik negara Israel, Rafael Advanced Defense Systems, dengan dukungan pendanaan besar dari Amerika Serikat. Hingga kini, Washington masih terus menyuntik dana untuk pengembangan dan operasional sistem ini.

Iron Dome bekerja dengan mengandalkan radar untuk mendeteksi roket yang masuk dan menghitung apakah lintasan roket tersebut mengarah ke wilayah yang dianggap penting, baik itu area strategis atau pusat permukiman. Jika roket dinilai mengancam, pusat komando akan segera mengirimkan misil Tamir untuk mencegatnya di udara.

Namun, sistem ini tidak akan menembakkan misil jika ancaman dinilai tak berbahaya, seperti roket yang akan jatuh di area terbuka atau tidak berpenghuni.

Menurut laporan Congressional Research Service tahun 2023, Iron Dome dikategorikan sebagai sistem pertahanan anti-roket, anti-mortir, dan anti-artileri jarak pendek, dengan jangkauan pencegatan antara 4 hingga 70 kilometer.

Israel diperkirakan memiliki setidaknya 10 baterai Iron Dome yang tersebar di berbagai wilayah. Satu baterai mampu melindungi area seluas 155 kilometer persegi dan biasanya terdiri dari 3 hingga 4 peluncur. Masing-masing peluncur dapat membawa hingga 20 misil Tamir.

Lembaga pemikir Center for Strategic International Studies memperkirakan, satu baterai Iron Dome memerlukan biaya produksi lebih dari 100 juta dollar Amerika atau sekitar Rp1,6 triliun.

Sejak beroperasi pada 2011, pemerintah Amerika Serikat telah menggelontorkan miliaran dolar untuk pengadaan, pemeliharaan, dan produksi bersama Iron Dome. Dukungan itu mendapat persetujuan luas di Kongres AS, baik dari Partai Demokrat maupun Republik.

Meski dianggap canggih dan efektif, Iron Dome bukannya tanpa kelemahan. Para analis memperingatkan bahwa sistem ini bisa kewalahan jika dihadapkan pada serangan roket besar-besaran secara simultan atau yang dikenal sebagai "saturation attack". Serangan jenis ini bertujuan membanjiri sistem pertahanan dengan jumlah roket yang sangat banyak dari berbagai arah sekaligus.

Pusat Studi Kebijakan Eropa (CEPA), lembaga think tank asal AS, menyebut pada 2021 bahwa Iron Dome dapat menjadi rentan dalam menghadapi skenario serangan semacam itu.

Golden Dome adalah salah satu proyek pertahanan paling ambisius dalam sejarah modern—menggabungkan senjata luar angkasa, sistem radar canggih, dan pertahanan berlapis untuk menciptakan "perisai emas" bagi Amerika Serikat. Jika berhasil, ia menjanjikan revolusi dalam keamanan nasional. Namun, di sisi lain, risiko teknis, biaya, implikasi geopolitik, dan pelanggaran prinsip ruang angkasa menjadi tantangan berat dalam mewujudkannya.

Sumber :

https://global.kontan.co.id/news/golden-dome-as-akan-miliki-sistem-pertahanan-4-lapisan-target-operasi-2028

https://international.sindonews.com/read/1602337/42/trump-akan-tes-sistem-rudal-golden-dome-jelang-pilpres-as-2028-1754363302?showpage=all

https://www.cnbcindonesia.com/tech/20250617110315-37-641594/apa-itu-iron-dome-senjata-andalan-israel-yang-dilumpuhkan-iran

Akankah Mei 1998 Terulang Kembali Tahun 2025 ini?

Sejarah mencatat, Mei 1998 adalah salah satu titik paling kelam dalam perjalanan bangsa Indonesia. Krisis ekonomi yang bermula dari gejolak finansial Asia, merembet menjadi krisis multidimensi yang mengguncang politik, sosial, dan keamanan. Harga-harga kebutuhan pokok melonjak drastis, nilai rupiah anjlok, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah runtuh. Akibatnya, lahirlah demonstrasi besar-besaran, kerusuhan sosial, hingga lengsernya rezim Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun. Peristiwa ini menjadi pengingat betapa rapuhnya sebuah bangsa ketika tekanan ekonomi bertemu dengan ketidakpuasan sosial dan politik.

Ketidakpuasan sosial dan politik adalah kondisi ketika sekelompok masyarakat tidak puas terhadap situasi sosial atau kebijakan serta kinerja pemerintah, yang dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk seperti demonstrasi, kerusuhan, menurunnya kepercayaan publik, bahkan bisa memicu konflik sosial yang lebih luas dan menghambat pembangunan. Penyebabnya dapat bervariasi, mulai dari kebijakan ekonomi yang tidak adil, kesulitan mencari pekerjaan, hingga ketidakpercayaan pada proses politik dan pemerintahan. 

Kini, menjelang tahun 2025, muncul pertanyaan besar: mungkinkah sejarah itu terulang kembali? Apalagi dunia sedang menghadapi ketidakpastian global, mulai dari ancaman resesi, ketegangan geopolitik, perubahan iklim yang mengganggu rantai pasok, hingga laju inflasi yang menghantui banyak negara. Indonesia sebagai bagian dari ekonomi global tentu tidak bisa sepenuhnya kebal. Jika krisis global membesar, maka Indonesia pun berpotensi ikut merasakan dampaknya.

Krisis ekonomi adalah suatu periode penurunan ekonomi yang drastis dan berkelanjutan di suatu negara atau wilayah, lebih parah dari resesi biasa, yang ditandai dengan penurunan PDB, anjloknya bursa saham dan daya beli masyarakat, serta pengangguran yang meningkat. Krisis dapat dipicu oleh berbagai faktor seperti inflasi tinggi, utang negara, krisis finansial, atau bahkan ketidakstabilan global, dan dapat berdampak luas ke seluruh sektor ekonomi. 

Namun, kondisi Indonesia hari ini tentu berbeda dengan tahun 1998. Saat itu, fondasi ekonomi nasional masih rapuh, ketergantungan pada utang luar negeri tinggi, dan sistem politik sangat sentralistik. Reformasi yang lahir setelah 1998 membawa perubahan besar, terutama dalam hal demokratisasi, transparansi, dan keterbukaan informasi. Sektor perbankan dan fiskal juga jauh lebih kuat dengan adanya pengawasan ketat, cadangan devisa lebih besar, serta diversifikasi sumber ekonomi yang tidak hanya bergantung pada satu komoditas. Hal ini menjadi benteng awal yang membuat Indonesia lebih siap menghadapi guncangan eksternal.

Sistem politik Indonesia adalah sistem presidensial republik demokrasi perwakilan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta menganut sistem multipartai. Presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, sementara lembaga-lembaga negara seperti DPR, MPR, dan Mahkamah Agung menjalankan fungsi masing-masing dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Meski demikian, ancaman tetap ada. Krisis tidak hanya soal angka-angka makroekonomi, melainkan juga tentang ketidakpuasan sosial. Jika inflasi melonjak, daya beli menurun, dan pengangguran meningkat, maka keresahan masyarakat bisa menjadi bara dalam sekam. Apalagi di tahun 2025, Indonesia berada dalam situasi politik yang hangat pasca pemilu. Suasana transisi kepemimpinan bisa menjadi faktor yang memperuncing ketidakstabilan, terutama jika ada kelompok yang memanfaatkan keresahan ekonomi untuk kepentingan politik. Inilah yang membuat sebagian kalangan mengaitkan kondisi sekarang dengan bayangan Mei 1998.

Ketidakpuasan sosial adalah suatu perasaan atau kondisi ketidakpuasan sekelompok masyarakat terhadap suatu keadaan atau kebijakan yang dianggap tidak adil, tidak sesuai harapan, atau memicu ketidaksetaraan. Ketidakpuasan ini sering kali dipicu oleh kesenjangan sosial, ketidakadilan dalam distribusi sumber daya, serta terbatasnya akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan dan pekerjaan, dan dapat mendorong masyarakat untuk menuntut perubahan.

Namun, perbedaan paling mendasar terletak pada kesadaran masyarakat. Dua dekade lebih sejak 1998, bangsa ini sudah belajar banyak. Masyarakat kini lebih melek politik, lebih kritis terhadap informasi, dan memiliki saluran aspirasi yang lebih terbuka. Jika pada 1998 suara rakyat tersumbat sehingga meledak dalam bentuk kerusuhan, kini rakyat punya lebih banyak ruang demokratis untuk menyampaikan ketidakpuasan. Media sosial juga menjadi kanal yang bisa meredakan sekaligus memperuncing situasi, tergantung bagaimana penggunaannya.

Kesadaran masyarakat adalah pemahaman, perasaan, dan sikap positif serta tindakan nyata masyarakat terhadap suatu kondisi tertentu, seperti lingkungan, hukum, atau hak dan kewajiban sebagai warga negara, yang mengarah pada perubahan perilaku yang lebih baik dan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. 

Pada akhirnya, pertanyaan "Akankah Mei 1998 terulang kembali?" bukanlah sesuatu yang bisa dijawab dengan hitam-putih. Krisis bisa datang kapan saja, ibarat badai yang sulit diprediksi. Tetapi, apakah badai itu akan menghancurkan kapal atau justru bisa dilewati, sangat bergantung pada seberapa kuat persiapan bangsa ini. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga, memastikan distribusi kebutuhan pokok berjalan lancar, dan memberi jaring pengaman sosial bagi masyarakat rentan. Sementara rakyat, perlu menjaga persatuan, tidak mudah terprovokasi, dan mengingat bahwa kerusuhan hanya akan memperburuk keadaan.

Persiapan bangsa Indonesia saat ini berfokus pada pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, melalui peningkatan pendidikan, inovasi, dan pemanfaatan bonus demografi, sekaligus menjaga persatuan nasional dengan mengamalkan Pancasila, toleransi, dan melawan hoaks di media sosial, serta mendukung produk dalam negeri dan kesadaran bela negara. 

Sejak 25 Agustus 2025, unjuk rasa disertai kerusuhan terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Unjuk rasa ini awalnya dipicu oleh protes terhadap adanya tunjangan baru bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, berupa tunjangan perumahan.

Bentrokan yang terjadi di Senayan pada 28 Agustus 2025 tercatat sebagai salah satu demonstrasi terbesar yang melibatkan pelajar dan mahasiswa, memperlihatkan bahwa suara muda belum padam meski jalan yang mereka tempuh penuh risiko.

Protes berlanjut pada 29 Agustus 2025 dengan para demonstran menuntut pertanggungjawaban atas kematian Affan Kurniawan. Seruan keadilan menyebar di media sosial, dan demonstrasi baru direncanakan di Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia.

Sejarah Mei 1998 adalah luka, tetapi juga guru. Dari sana kita belajar bahwa krisis bisa menjadi momentum lahirnya perubahan. Namun, tak ada alasan bagi bangsa ini untuk kembali mengulang tragedi serupa. Justru dengan pengalaman masa lalu, Indonesia bisa lebih matang, lebih kuat, dan lebih siap menghadapi tantangan 2025. Bukan dengan menengok ke belakang dengan ketakutan, melainkan dengan menatap ke depan dengan kewaspadaan dan optimisme.